Kegiatan Ngosrek Bupati Purwakarta Jangan Hanya Seremonial, Tapi Bermanfaat untuk Rakyat
Bongkar Post
Purwakarta,
Ketua LSM Barak Indonesia Kabupaten Purwakarta, Mahesa Jenar, mengapresiasi program “ngosrek” yang di gagas bupati Purwakarta, namun Mahesa Jenar menilai bahwa kegiatan ngosrek yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta hanya sekedar seremonial. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap penyelesaian masalah banjir yang kerap melanda Kabupaten Purwakarta saat musim hujan.
“Pemerintah daerah harusnya lebih fokus pada penyelesaian masalah banjir yang sudah berlangsung lama, bukan hanya melakukan kegiatan yang bersifat seremonial,” kata Mahesa Jenar, Senin (14/04/2025).
Mahesa Jenar juga menyoroti bahwa masih banyak lingkungan di Purwakarta yang mengalami banjir saat musim hujan, sehingga kegiatan ngosrek yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta dipertanyakan efektivitasnya. Ia berharap pemerintah daerah dapat lebih serius dalam menangani masalah banjir dan tidak hanya melakukan kegiatan yang bersifat seremonial.
Selain itu Mahesa Jenar yang notabene selain ketua Markas Cabang Purwakarta juga Humas Markas Besar Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Rakyat Indonesia (LSM Barak Indonesia) Mahesa Jenar menyoroti Kinerja Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta.
Mahesa menilai kinerja Bupati dan wakil Bupati Purwakarta harus lebih dari sekadar seremonial. Mereka harus memiliki visi yang jelas, strategi yang tepat, dan kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan yang berpihak pada masyarakat sesuai dengan visi misi disaat mencalonkan.
Mahesa Jenar menyampaikan Beberapa Hal yang Perlu Diperhatikan oleh Bupati dan wakil Bupati Purwakarta Saepul Bahri SAg dan Hapidin (Om Zein dan Abang Ijo). Adapun hal-hal yang disampaikan :
Pengembangan Infrastruktur : Bupati dan Wakil Bupati harus memiliki rencana yang jelas untuk mengembangkan infrastruktur di daerah, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : Mereka harus memastikan bahwa pelayanan publik di daerah mereka sudah baik dan efektif, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi.
Pengembangan Ekonomi Lokal : Bupati dan Wakil Bupati harus memiliki strategi untuk mengembangkan ekonomi lokal, seperti meningkatkan investasi, mengembangkan UMKM, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Pengelolaan Keuangan yang Baik : Mereka harus memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan daerah dengan baik, transparan, dan akuntabel.
Pengawasan dan Evaluasi : Bupati dan Wakil Bupati harus memiliki mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan sudah tepat sasaran dan efektif.
Selain itu ada Beberapa Indikator yang Dapat Digunakan oleh Bupati dan wakil Bupati dalam mengimplementasikan kinerja dan menjalankan visi misinya adalah
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : IPM dapat digunakan untuk mengukur kualitas hidup masyarakat, seperti harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan.
Tingkat Kemiskinan : Tingkat kemiskinan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kebijakan dalam mengurangi kemiskinan.
Tingkat Pengangguran : Tingkat pengangguran dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kebijakan dalam meningkatkan lapangan kerja.
Kualitas Infrastruktur : Kualitas infrastruktur dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kebijakan dalam mengembangkan infrastruktur.
Kepuasan Masyarakat : Kepuasan masyarakat dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan menggunakan indikator-indikator tersebut, kinerja Bupati dan Wakil Bupati dapat dievaluasi secara objektif dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan kebijakan di masa depan. (Maman)
