Bongkar Post
Lampung Selatan, BP
Diisukan oleh salah satu media melakukan Pungli, Sartono S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP 2 Tanjung Bintang membantah dengan tegas. Menurut Sartono S.Pd pihak sekolah tidak pernah melakukan pungutan diluar ketentuan aturan, Kamis 16/3/2023.
Sartono mengatakan, terkait pembelian baju seragam siswa dan masalah parkir kendaraan siswa itu urusan nya dengan komite, komite yang rapat. Pihak sekolah hanya mengetahui saja. Oleh sebab itu menurutnya dia tidak perlu menanggapi pemberitaan tersebut.
“Jadi kami pihak sekolah selama ini tidak pernah melakukan pungutan apapun kepada siswa, adapun seragam dan parkir itu musyawarah antara komite dan wali murid, kami sekedar mengetahui saja” jelas Sartono.
Sementara, Ketua Komite SMPN 2 Tanjung Bintang yang diwakili oleh Humas Komite, Aminudin menjelaskan kepada media ini, apa yang disampaikan oleh Sartono itu sudah tepat.
Terkait soal seragam siswa kelas VII yang baru masuk, kata Amin, selaku komite pihaknya sudah melakukan rapat dengan orang tua siswa. Selaku komite menawarkan kepada orang tua siswa kalau bisa agar pakaian siswa terlihat seragam, membeli pada salah satu penjahit yang sudah dikenal. Dengan maksud dan tujuan agar pakaian siswa menjadi seragam dan harganya lebih murah dari harga pada umumnya.
“Kalau menurut saya itu bukan suatu paksaan. Bila orang tua tidak mau membeli dengan penjahit yang ada, bisa membuat seragam dengan penjahit yang lain, ” Tegasnya.
Selain itu, sambung Amin, terkait parkir itupun dibenarkan oleh Aminudin. Sebenarnya menurut Aminudin, Siswa SMP dilarang membawa kendaraan ke sekolah sesuai aturan lalu lintas belum ada ijin mengendarai kendaraan, dikawatirkan menimbulkan resiko kecelakaan, keamanan dan kehilangan kendaraan.
Tetapi karena siswa tetap mengendarai kendaraan ke sekolah, mungkin karena tempat tinggal nya lumayan jauh, maka komite mencoba dan berinisiatif menertibkan tempat parkir kendaraan siswa.
Tadinya komite sempat tawarkan kepada warga sekitar untuk tempat parkir kendaraan siswa, tetapi warga sekitar enggan dititipi kendaraan karena tidak mau berisiko kehilangan.
“Akhirnya komite berinisiatif nyewa lahan kosong milik warga di samping sekolah sebagai tempat memarkirkan kendaraan siswa agar lebih aman dan tidak mengganggu ketertiban belajar siswa. Jadi memang ada biaya sebesar 15 ribu per kendaraan dalam satu bulan. Biaya tersebut dikumpulkan untuk sewa lahan parkir dan untuk membayar petugas keamanan yang menjaga kendaraan siswa setiap hari, ” Jelas Amin.
“Jadi jelas menurut saya tidak ada kaitan sekolah karena semua murni hasil keputusan musyawarah komite. Selain itu tidak ada unsur korupsinya, ” Tukasnya
Amin juga menjelaskan bagi media yang ingin minta penjelasan silakan menghubungi dirinya sekalu humas komite. (fir)
