Heboh! Isu Dapur MBG Milik Anggota Dewan
Bandarlampung, Bongkar Post
Hebohnya isu dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikaitkan dengan anggota DPRD! Baru-baru ini, muncul tuduhan bahwa beberapa anggota dewan memiliki atau terlibat dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan potensi konflik kepentingan, karena anggota dewan seharusnya berperan sebagai pengawas, bukan pelaksana program.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, membantah tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa kemitraan untuk dapur MBG terbuka untuk semua pihak, tanpa hak eksklusif bagi pihak tertentu. Namun, beberapa pihak menilai keterlibatan legislator dalam pengelolaan dapur MBG tidak etis dan bisa mencederai tata kelola pemerintahan.
Program MBG sendiri merupakan salah satu andalan Presiden Prabowo Subianto, dengan target mencapai 82,9 juta jiwa pada akhir 2025. Saat ini, program ini sudah menjangkau 23 juta penerima manfaat, dengan 6.610 unit dapur aktif yang melibatkan sekitar 50 tenaga kerja per dapur.
Namun sejauh ini belum ada informasi spesifik tentang nama-nama anggota dewan yang secara eksplisit disebutkan memiliki dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ada beberapa kasus dan tuduhan yang muncul terkait keterlibatan anggota DPRD dalam program MBG di beberapa daerah, seperti.
Lombok Tengah, NTB: Kasta NTB DPD Lombok Tengah menyatakan prihatin atas dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Lombok Tengah sebagai penyedia program MBG, yang dianggap melanggar UU dan berpotensi mengganggu fungsi pengawasan dewan.
Rejang Lebong: Anggota DPRD Rejang Lebong dicegat saat mencoba melakukan inspeksi mendadak di Dapur MBG, menunjukkan adanya interaksi antara anggota dewan dan program MBG.
-Cianjur: Insiden keracunan makanan MBG di Cianjur memicu reaksi dari anggota DPRD Cianjur dari Fraksi Gerindra, Diki Ismail, yang mengancam melaporkan pengelola dapur ke Presiden Prabowo.
Keterlibatan anggota dewan dalam program MBG menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan potensi konflik kepentingan, karena peran mereka seharusnya sebagai pengawas, bukan pelaksana program. (*/Rusmin)
