Bongkar Post, Simalungun
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara mendesak Pemerintah Pusat turun tangan menyelesaikan konflik Masyarakat dengan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) di Kabupaten Simalungun.
Simalungun “Menteri Kehutanan dan Menteri ATR/BPN harus segera turun ke lapangan untuk, menyelesaikan pertikaian antara PT TPL dengan masyarakat terkait tapal batas lahan konsesi dan tanah masyarakat,” tegas Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara, Mangapul Purba.
Mangapul Purba menekankan penunjukan tapal batas dan tanah ulayat ini sangat penting agar tidak terjadi lagi perseteruan atau konflik berkelanjutan antara perusahaan dan masyarakat, karena persoalan tanah ini sudah sangat lama tidak terselesaikan oleh pemerintah.
Mangapul Purba juga mengkritik sikap PT TPL yang terkesan mengabaikan aspirasi masyarakat, seharusnya perusahaan harus lebih terbuka, menghormati tanah adat, dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan.
“Jika perusahaan terus arogan, tuntutan masyarakat agar operasional TPL ditutup bisa semakin menguat. Jangan biarkan PT TPL memberikan bom waktu bagi masyarakat adat,” tegas Mangapul Purba, yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut. (S.Hadi Purba)
