Foto. Asroni Paslah, Ketua Komisi IV DPRD Bandarlampung
Bongkar Post, Bandar Lampung
Pasca terjadinya keracunan massal ratusan pelajar di Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung akan memperketat pengawasan distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sekolah-sekolah.
Ketua Komisi IV DPRD Bandar Lampung, Asroni Paslah, mengatakan pihaknya tidak akan mentolerir dapur yang tidak memenuhi standar kelayakan.
“Kami sudah menyampaikan kepada SPPI, jika dapurnya belum layak, jangan distribusikan makanan ke sekolah,” tegas Asroni saat dihubungi melalui ponsel, pada Selasa (9/9/2025).
Dikatakan, DPRD berencana melakukan monitoring langsung, termasuk pengambilan sampel makanan, di 28 dapur MBG yang ada di Bandar Lampung.
“Kami akan ambil dua sampai tiga dapur per dapil. Dengan enam dapil, ada sekitar 18 dapur yang akan kami tinjau. Tujuannya memastikan kelayakan dapur sebelum menyalurkan makanan,” terang Asroni.
Diketahui, dari hasil pemeriksaan sementara, Dinas Kesehatan menemukan adanya kontaminasi bakteri Escherichia coli yang diduga berasal dari air yang digunakan dalam proses memasak. Selain itu, potensi kontaminasi lain juga bisa berasal dari Salmonella, Staphylococcus, hingga Bacillus cereus.
“Kami belum bisa menyimpulkan penyebab pasti. Bisa dari air, bisa juga dari wadah makanan yang masih basah,” ungkapnya.
Terkait sanksi bagi dapur MBG yang tidak memenuhi standar, DPRD masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Opsi sanksi berupa penutupan atau evaluasi menyeluruh masih dalam pembahasan.
“Yang jelas, pengawasan akan kami perketat agar kasus serupa tidak terulang,” pungkas politisi Partai Gerindra ini.
Sebelumnya, pada Senin (8/9/2025), Komisi IV telah melakukan hearing dengan memangggil Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, kepala sekolah, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), dan pihak yayasan selaku pemilik dapur MBG. (tk)
