DOKTER – dr Jihan Nurlela, dokter yang juga Wakil Gubernur Lampung 2025-2030 terpilih. | Instagram/@jihanchalim/Muzzamil
Bongkar Post
BANDARLAMPUNG, BONGKARPOST.CO.ID – Negara kita defisit dokter. Data Konsil Kedokteran Indonesia, baru 283.286 dokter/dokter gigi yang teregistrasi di Indonesia per 22 Agustus 2024. Timpang dengan 278,5 juta jiwa rakyat.
Sangat rendahnya rasio dokter dibanding penduduk Indonesia, baru 0,47 per 1.000 penduduk, menempatkan Indonesia peringkat ke-147 di dunia. Distribusi dokter tak merata, juga jadi problem kolot 79 tahun negeri ini.
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah hunus solusi menengah dengan taja Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Berbasis Rumah Sakit Pendidikan (RSP). Akankah jadi jurus ampuh?
Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, dibentuk sesuai UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran, terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
Didirikan 29 April 2005 di Jakarta, anggota KKI bermasa tugas periodik 5 tahun meliputi 17 orang perwakilan organisasi profesi dan asosiasi kedokteran: Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (2), Kolegium Kedokteran Indonesia (1), PB Ikatan Dokter Indonesia (2), Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi Indonesia (2), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (2), Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (1), tokoh masyarakat (3), Departemen kini Kemenkes (2), Departemen Pendidikan Nasional kini Kemendiktiristek (2).
Pasal 14 ayat (3) dan (4) UU Nomor 29/2004 menyebut, pemilihan anggota KKI ditetapkan Presiden atas usul Menkes yang diterima dari Organisasi Profesi dan Asosiasi Kedokteran.
KKI bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bertugas secara mandiri dalam rangka meningkatkan mutu praktik dan kompetensi teknis keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, serta memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat yang memperoleh pelayanan kedokteran dan kesehatan di negeri ini.
Pasal 7 UU 29/2004 sebutkan, KKI bertugas melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi, melakukan pembinaan penyelenggaraan praktik kedokteran. Dokter wajib terdaftar via Surat Tanda Registrasi (STR). Agar tahu, bersangkutan asli/palsu.
KKI berfungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktek kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis. Poinnya, KKI berperan mengeluarkan izin praktik dokter dan dokter gigi di Indonesia.
KKI juga berwenang mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, membina pelaksanaan etika profesi tetapan organisasi profesi, mencatat dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi.
Ini kenapa, peran KKI penting selaku regulator dalam praktik profesi kedokteran untuk memproteksi masyarakat (protecting the people), dan melakukan pengarahan dan pengawalan kepada profesi (guiding the profession) agar masyarakat terhindar dari praktik-praktik yang tidak profesional.
Data Kemenkes Mei 2024, dokter umum di Indonesia baru 156.310 orang. Dengan target 1 dokter umum per 1.000 penduduk, kita masih kekurangan 124.294 dokter umum. Rerata, terdapat sekitar 12.000 lulusan per tahunnya, dari 117 fakultas kedokteran (FK) di Indonesia.
Kemenkes mencatat, dokter spesialis RI baru ada 49.670 orang. Merujuk Bappenas, rasio ideal dokter spesialis 0,28/1.000 penduduk.
Indonesia masih kekurangan 29.179. Rerata, terdapat 2.700an lulusan per tahun dari 24 FK penyelenggara pendidikan dokter spesialis saat ini. Distribusi dokter spesialis pun belum merata, 59 persen terkonsentrasi di Jawa.
Per linimasa, grafik jumlah dokter ini sempat turun di 2019. Data BPS, pada 2018, jumlah dokter di Indonesia 110 ribu, turun jadi 96,7 ribu pada 2019, naik jadi 124,4 ribu (2020), naik lagi jadi 170.541 ribu pada 2021.
Pada 2022 jumlahnya 176.110 orang. Pada 2023, data KKI dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), jumlahnya 214.878, didominasi 165.453 dokter umum, 49.425 dokter spesialis, 41.940 dokter gigi, dan 5.201 dokter gigi spesialis.
Kemenkes juga menetapkan rasio ideal atau minimal tenaga dokter per 1000 penduduk adalah 1 dokter (1/1.000), senada WHO. Garis emas rasio jumlah dokter termasuk dokter umum dan spesialis, yang ideal, 1/1000 atau 1 dokter per 1000 penduduk.
Organisasi Kesehatan Dunia ini merangkum, terkait rasio data, bila sebuah negara berhasil memenuhi “golden line” (garis emas), dapat dikategorikan berhasil dan bertanggung jawab kepada rakyatnya di bidang kesehatan.
Kemenkes ingin mencapai target rasio itu. Namun, disitat The Conversation Indonesia, rasio kecukupan nasional tenaga dokter kini masih 0,32:1000, jauh di bawah standar.
Capaian rasio ini menunjukkan timpangnya ketersediaan tenaga dokter RI. Rasio dokter di DKI Jakarta (1,97: 1.000) jauh tinggi dibanding Jawa Barat (0,50:1.000), walau penduduk di Jawa Barat 5 kali lipat dibanding Jakarta.
Selain Jakarta, yang telah mencapai target rasio dokter (1:1.000) misal Bali (1,15:1.000), DI Yogyakarta (1,12:1.000), dan Sulawesi Utara (1,96:1.000). Dengan rasio terendah, Maluku Utara (0,276:1.000), NTT (0,222:1.000), dan Sulawesi Barat (0,145:1.000).
Sementara, data KKI, per 22 Agustus 2022, jumlah dokter spesialis/dokter gigi spesialis di Indonesia ada 60.438 atau 21,3 persen dari seluruh dokter di Indonesia. Jika dibanding dengan 281.603.000 penduduk (proyeksi BPS Agustus 2024), rasio dokter spesialis/dokter gigi spesialis baru 0,21 per 1.000 penduduk.
Secara nasional, target rasio dokter umum berbanding penduduk yakni 45/100 ribu. Tapi hingga kini rasionya masih 18,2/100 ribu. Waw.
Lalu, target rasio dokter spesialis berbanding penduduk, 11/100 ribu. Kini masih 7/100 ribu.
Solusi
Sebab itu, harus ada terobosan. “Kita harus buat terobosan, kita harus berani memulai,” pantik Presiden ke-7 Jokowi saat peluncuran Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Berbasis RSP (Hospital Based), di RSAB Harapan Kita Jakarta, 6 Mei 2024.
Jokowi bedah anatomi, 24 FK penyelenggara pendidikan dokter spesialis dan 420 dari 3 ribu RS di Indonesia berpotensi jadi RSP, nun harus dijalankan bersama-sama agar segera hasilkan dokter spesialis sebanyaknya dengan standar internasional.
Menkes Budi Gunadi Sadikin saat itu bilang, Kemenkes ingin mengatasi masalah utama yang belum terselesaikan selama 79 tahun, yakni distribusi dokter yang tidak merata.
Karena itu, Kemenkes merumuskan rencana kebijakan 15 tahun ke depan (2024-2039), salah satunya PPDS Berbasis RSP ini. Saat ini, dengan 2.700 lulusan/tahun, butuh 10 tahun lebih memenuhi kebutuhan dokter spesialis.
Langkah ini bagian dari upaya percepatan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis sebagai terapan transformasi kesehatan, khususnya pada pilar pelayanan rujukan dan pengembangan sumber daya manusia.
Sistem Pendidikan Dokter Spesialis ini akan berjalan beriringan dengan sistem berbasis universitas, dengan tujuan mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan berkeadilan.
Melalui program berbasis RS (hospital-based) ini, Kemenkes fokus pada peningkatan jumlah dokter spesialis dengan proses pendidikan yang dilaksanakan di RSP-PU guna memenuhi kebutuhan serta pemerataan dokter spesialis di daerah-daerah yang masih kekurangan.
“Dengan hospital based bisa mempercepat pemenuhan dokter spesialis dari 10 tahun jadi sekitar 5 tahun. Kita perlu mendistribusikan sekitar 29.000 dokter spesialis sampai ke level kabupaten/kota dan ini akan secara dinamis kita lakukan,” ujar Menkes, saat itu.
Sisi kualitas, dokter spesialis lulusan program berbasis RS ini diklaim Menteri Budi setara dengan dokter spesialis lulusan program pendidikan di dunia. Pasalnya, Kemenkes melibatkan semua kolegium di Indonesia dan luar negeri, serta Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) selaku organisasi akreditasi yang menetapkan standar pendidikan RS dari RSP ternama misal Mayo Clinic dan Johns Hopkins Hospital.
“ACGME bantu memastikan semua standar lulusan RSP di Indonesia sama dengan standar dari John Hopkins dan Mayo Clinic,” kata dia.
Wamenkes Kabinet Indonesia Maju, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD., Ph.D., dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Jakarta, 17 September lalu bilang, guna uber target pemenuhan kebutuhan 120 ribu dokter, sebagai solusi segera pemerintah menggadang tiga kebijakan afirmatif.
Yakni, membuka kuota pendidikan dokter umum sebesar-besarnya sehingga jumlah penerimaannya lebih banyak, membuka fakultas kedokteran baru dengan sistem academic health survey, dan memberikan beasiswa pada putra-putri terbaik di daerah untuk bisa melanjutkan pendidikan dokter di wilayah penyedia pendidikan dokter dengan kewajiban kembali mengabdi ke daerahnya.
Terkait kebutuhan dokter spesialis, merujuk data Bappenas, rasio dokter spesialis yang paling signifikan untuk kebutuhan kesehatan masyarakat sekitar 0,30 per 1.000 penduduk.
Adapun solusi disparitas hadapi penyebaran yang belum merata, pemerintah memberikan beasiswa sistem afirmasi ke dokter-dokter terbaik di daerah dengan skema LPDP dan bantuan beasiswa Kemenkes, setahun 3 ribu beasiswa untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan bagi dokter umum yang akan lanjut jadi dokter spesialis, dengan syarat harus kembali lagi ke daerah untuk mengabdi dan bekerja menjadi dokter spesialis.
Lampung
Di Lampung, merujuk pengkinian data jumlah 40 peserta prosesi sumpah dokter lulusan FK Universitas Lampung (Unila) periode IV/2024 11 Desember lalu, hingga akhir 2024, FK Unila tercatat meluluskan 1.992 dokter nan tersebar se-Indonesia dan siap mengabdi untuk rakyat.
Rektor Unila Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA, IPM., ASEAN Eng. didampingi Ketua Senat FK Unila Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes. berharap para dokter baru bisa jadi garda terdepan menjaga kesehatan masyarakat luas dengan upaya promotif pun preventif serta harus tepat dalam menentukan diagnostik, terapi dan tindak lanjut, serta edukasi yang tepat demi kesehatan masyarakat.
Pertambahan lulusan dokter baru almamater Unila diharapkan beri kontribusi besar dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mensukseskan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainability Development Goals (TPB/SDGs).
Secara kapasitas, jumlah dokter di Lampung per data Dinkes setempat 2022 ada 2.288, terdiri dari 1.651 dokter umum, dan 637 dokter spesialis. Lalu, dokter hewan 303 orang. Khusus dokter hewan, rasio ideal dokter hewan berbanding hewan di Lampung 1/2000 belum tercapai.
Per 2023, data tenaga medis dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis di Lampung, naik jadi 4.537 orang. Terbanyak di Bandarlampung (1.238), Lampung Tengah (449), Metro (430), Lampung Selatan (380), dan Lampung Utara (303). Di Pemprov, 259.
Khusus Bandarlampung, data BPS setempat, per 2023, terdapat 2.307 dokter, meliputi 718 dokter umum, 405 dokter ahli/spesialis 17 klaster, 109 dokter gigi, plus 1.158 bidan.
Soal kondisi jomplang, sekadar ilustrasi, merujuk data keterangan tertulis Direktur Pascasarjana Universitas YARSI dan Guru Besar FKUI Jakarta, mantan Direktur WHO Asia Tenggara, Prof Tjandra Yoga Aditama; selaku Ketua Majelis Kehormatan PDPI (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia) sehari pascapembukaan Konferensi Kerja PDPI ke XVII di Bandarlampung, September 2023.
Jumlah dokter spesialis paru di Lampung baru 18 orang layani 9 juta penduduk. Artinya, 1 dokter paru melayani 550 ribu penduduk. Ditilik dari kapasitas nasional, jumlah ini belum memadai, mengingat angka nasional 1.429 dokter paru untuk 280 juta penduduk, atau rasionya 1 dokter paru untuk 195 ribu orang.
Ilustrasi ini secara tak langsung menunjukkan distribusi dokter spesialis di Indonesia belum merata. Tak hanya di Indonesia timur, juga di Lampung yang notabene secara geografis bak “selangkah tiga goyang” dari Jakarta.
Juga, bila mengacu 1 dokter spesialis paru per 100 ribu penduduk, Indonesia butuh 2.800. yang tersedia baru separuhnya, 1.429.
Picu program eksisting, seperti program afirmasi dokter umum, tugas belajar PPDS, Program Internship Dokter Indonesia (PIDI), program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS), dan program Nusantara Sehat, serta inisiasi pembukaan formasi PNS, PPPK, dan tenaga kontrak BLUD RSUD, sedianya juga terus berkelindan hasil.
Dengan dua fakultas kedokteran, di Unila dan Universitas Malahayati (Unimal). Problemnya, melihat peminatan daya tampung, porsi putra daerah yang berkuliah di sini masih jomplang dengan peminat luar daerah.
Prosesi umum, usai kurang lebih 3,5 hingga 6 tahun kuliah kedokteran, calon dokter harus ikuti program KOAS 1-2 tahun guna dapat izin praktik. Untuk jadi dokter spesialis harus lanjut pendidikan 4-6 tahun lagi di bidang spesialisasi tertentu.
Urusan kesejahteraan, secara umum, gaji dokter bervariasi tergantung faktor lokasi praktik, pengalaman kerja, spesialisasi, serta fasilitas dan instansi tempat bekerja.
Kisaran umum, gaji seorang dokter umum di Indonesia berkisar antara Rp8 juta hingga Rp30 juta per bulan. Sedang kisaran gaji dokter spesialis berdasarkan lokasi praktik dapat disigi dari letak dan tempatnya.
Laporan Pasar Kerja Tenaga Kesehatan 2023, menyebut di kota besar, dokter spesialis di RS pemerintah rerata bergaji Rp15-30 juta per bulan, di RS swasta Rp30-50 juta per bulan.
Di kota sedang-kecil, dokter spesialis di RS pemerintah rerata bergaji kisaran Rp10-25 juta per bulan, di RS swasta Rp20-40 juta per bulan. Daerah terpencil, Rp10-15 juta/bulan.
Sedangkan ditilik kisaran gajinya berdasarkan spesialisasi, maka dokter spesialis bedah, terutama bedah saraf dan bedah ortopedi, masih termasuk jajaran dokter dengan gaji tertinggi. Di RS swasta bisa Rp50-100 juta per bulan tergantung pengalaman dan reputasi.
Berikut, dokter spesialis jantung, ditopang pentingnya kesehatan kardiovaskular dan tingginya permintaan pasien, di RS swasta antara Rp40 juta – Rp80 juta per bulan.
Dokter spesialis kulit dan kelamin, terutama dokter kulit di klinik kecantikan, gajinya juga ‘cantik’, bisa Rp30 juta – Rp60 juta per bulan. Dokter spesialis anak, dan penyakit dalam di RS swasta, Rp20 juta – Rp40 juta per bulan.
Tak bermaksud ‘mbanding-mbandingke’, rilis Yahoo Finance, salah satu negara dengan sistem kesehatan terbaik: Denmark, negara dengan rerata gaji dokter tertinggi di dunia, 193 ribu dolar AS atau Rp3,1 miliar per bulan.
Disusul, Uni Emirat Arab (190 ribu dolar AS), Selandia Baru (186 ribu dolar AS), Kanada (182 ribu dolar AS), Irlandia (175 ribu dolar AS), Belgia (171 ribu dolar AS), Norwegia (169 ribu dolar AS), Belanda (163 ribu dolar AS), serta Inggris dan Jerman (160 ribu dolar AS).
Dari top 10 ini, semirip Indonesia, Selandia Baru, Kanada, Irlandia, Belgia, defisit dokter.
Jadi, bukan cuma kita saja ternyata ya, guys.
Pertanyaan kritisnya, adakah program PPDS Berbasis RSP ini bakal jadi jurus ampuh? Jawabannya ada pada kehendak tunggal bersama: persisten dan konsisten meraihnya, sesuai target sesuai rencana, sesuai SOP dan sesuai kesegeraan umpan balik atas progresi lapangan yang ada sepanjang lima tahun kedepan, demi uber target ‘muluk’ tersebut.
Berikut dengan, ketersesuaiannya dengan: ketepatan formasi dipersiapkan dengan total kebutuhan riil target rasio, keserentakan afirmasi ketersediaan fasilitas layanan kesehatan pendukung kinerja dalam tenggat bersamaan, serta satu lagi yang acap jadi sandungan tersendiri: goodwill atau political will terutama di tapak lokal.
Wabil khusus untuk Lampung, berkebetulan kurun 2025-2030 mendatang, rakyatnya bakal dipimpin pasangan kepala daerah terpilih Mirza-Jihan, dimana orang nomor dua, Wakil Gubernur, Jihan Nurlela, berlatar dokter. Interest khusus ihwal solusi alternatif defisit dokter ini, mana tahu jadi endorsement khusus berbasis arif lokal, duet terpilih.
Selamat pagi, bapak ibu dokter. Demi untuk lagu kebangsaan Indonesia Raya tetap sorai berkumandang jaya, dan demi untuk cita Indonesia Sehat mewujud nyata, ditengah gempuran kapitalisme akut, tetap nyalakan patriotisme dalam dada. (Muzzamil)
