FML Desak Gubernur Evaluasi dan Inspektorat Periksa Potensi Gratifikasi
Bongkar Post
Bandar Lampung, BP
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung, Liza Dermi, memilih bungkam saat dimintai klarifikasi oleh wartawan mengenai desakan mundur dari jabatannya yang dilayangkan Forum Muda Lampung (FML).
Sikap diam itu justru diikuti dengan melempar tanggung jawab kepada Sekretaris Dinas, Makmur Hidayat.
“Kan kemarin sudah klarifikasi. Ke Sekdin aja ya, Sekdin masih di dalam,” ujar Liza singkat kepada wartawan usai menghadiri acara halal bihalal Forum Komunikasi Praktisi Akuakultur (FKPA) di Hotel Emersia, Selasa (29/4/2025).
Padahal, kemarin Liza menjadi sorotan utama dalam polemik yang mencuat usai kegiatan yang diduga tidak tercantum dalam program resmi DKP Provinsi Lampung, namun tetap digelar mewah bersama sejumlah pengusaha.
Langkah Liza yang enggan memberikan penjelasan langsung, dinilai publik sebagai bentuk penghindaran dari tanggung jawab moral dan jabatan publik.
Sekretaris Jenderal FML, Iqbal Farochi, menyebut kegiatan halal bihalal tersebut mengundang pertanyaan serius, karena tidak terdapat dalam pagu anggaran resmi DKP. Ia menilai penggunaan dana dari “pihak ketiga” sebagaimana disebutkan Sekdin Makmur Hidayat, mengarah pada indikasi gratifikasi.
“Patut diduga ini ada unsur gratifikasi. Kami minta Inspektorat Provinsi turun tangan. Ini soal integritas penyelenggara negara,” tegas Iqbal kepada bongkarpost.co.id, Senin (28/4/2025).
Mahasiswa Magister Universitas Negeri Jakarta itu juga menyesalkan kegiatan seremonial seperti itu dilakukan di tengah seruan efisiensi oleh Presiden Prabowo.
“Kegiatan ini tidak sejalan dengan arahan presiden. Terlebih jika tidak masuk dalam program resmi, maka tentu tidak memiliki dasar anggaran. Ini bentuk pemborosan dan bisa menjadi contoh buruk bagi OPD lainnya,” tegasnya.
Iqbal menilai ketidaktransparanan ini sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap prinsip good governance.
“Pejabat seperti ini harus mundur. Kami tidak ingin pemerintah daerah kehilangan kepercayaan publik hanya karena oknum yang tidak bisa mengelola jabatan dengan bertanggung jawab,” pungkasnya.
FML juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli dan kritis terhadap penggunaan anggaran publik. Organisasi ini menegaskan komitmennya untuk terus mengawal transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemprov Lampung.
Sikap diam dan melempar tanggung jawab kepada bawahannya dinilai banyak pihak mencoreng wibawa jabatan publik.
Pemerintah Provinsi Lampung diminta tidak menutup mata terhadap gejolak ini dan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran DKP. (Jim/red)
