Bongkarpost.co.id
Bandar Lampung,
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus mempercepat upaya perbaikan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan, guna mendukung mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Meski hanya mengandalkan anggaran terbatas, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Lampung memastikan program prioritas tetap berjalan.
Pada tahun 2025, BMBK Lampung menggarap 52 paket perbaikan jalan dan 21 paket jembatan. Kepala Dinas BMBK Lampung, M. Taufiqullah, menjelaskan bahwa proyek tersebut dilaksanakan melalui dua tahap lelang, yakni 25 paket pada tahap pertama dan 27 paket pada tahap kedua.
“Dari total kegiatan yang ada, sebanyak 20 kegiatan sudah selesai 100 persen, sebagian telah memasuki tahap PHO, ada pula yang dalam proses administrasi. Sekitar 10 kegiatan sudah mencapai progres 75 persen, secara keseluruhan rata-rata progres telah mencapai 70 persen,” katanya, Rabu (24/9/2025).
Kondisi Jalan Lampung di Atas Rata-Rata Nasional
Menurut Taufiqullah, jaringan jalan di Lampung terbagi dalam beberapa klasifikasi. Jalan provinsi memiliki panjang 1.700 km, sedangkan jalan nasional sepanjang 1.300 km membentang di lintas barat, tengah, dan timur.
“Kondisi jalan nasional saat ini sudah 94 persen mantap, sedangkan jalan provinsi yang menghubungkan antar kabupaten dalam kondisi 78 persen mantap. Ini di atas rata-rata nasional. Sementara jalan kabupaten di seluruh Lampung panjangnya mencapai 17.000 km yang menghubungkan antar kecamatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, perbedaan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten dapat dikenali dari spesifikasi teknis.
“Jalan nasional marka jalannya berwarna kuning dengan lebar sekitar 7 meter, jalan provinsi tidak ada tanda khusus lebarnya 4,5 sampai 6 meter, jalan kabupaten lebih kecil lagi,” ungkapnya.
Standar Mutu dan Tantangan Drainase
Taufiqullah menegaskan bahwa setiap pembangunan jalan harus sesuai standar dan melalui uji laboratorium.
“Bila hasil uji menunjukkan tidak sesuai spesifikasi, maka kontraktor wajib mengembalikan kerugian,” tegasnya.
Ia juga menyoroti temuan di lapangan yang kerap muncul. “Persoalan drainase menjadi tantangan utama. Jika tidak ada drainase, maka jalan mudah rusak,” ujarnya.
Keterbatasan Anggaran, Prioritaskan Jalan Ekonomi
Tantangan terbesar perbaikan jalan di Lampung, kata Taufiqullah, adalah keterbatasan anggaran.
“Untuk menyelesaikan seluruh jalan rusak, kita butuh Rp4 triliun. Namun tahun ini anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp450 miliar. Karena itu, kami memprioritaskan jalan yang memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat,” katanya.
Sejumlah perusahaan juga ikut berkontribusi melalui program CSR, di antaranya PT PSMI, PGE Ulubelu, serta perusahaan pengolah singkong di Way Kanan.
“Kita butuh Rp4 triliun untuk menyelesaikan sisa jalan yang rusak semuanya. Tahun ini anggaran hanya Rp450 miliar sehingga kita utamakan jalan yang punya dampak ekonomi untuk masyarakat. Dengan pemeliharaan yang baik, masyarakat taat menggunakan jalan dan kendaraan tidak ODOL, insyaallah jalannya akan awet,” ujarnya.
Fokus ke Akses Pertanian dan Wisata
Gubernur Lampung, kata Taufiqullah, menekankan pentingnya mendukung akses jalan menuju kawasan pertanian dan pariwisata.
“Sektor pertanian masih menjadi penopang utama PDRB Lampung, tetapi banyak jalan desa menuju lahan pertanian yang kondisinya rusak hingga 50 persen. Ke depan, setelah jalan provinsi mantap, kita akan membantu peningkatan jalan desa,” jelasnya.
Untuk sektor pariwisata, salah satu fokus adalah pelebaran jalan ruas Lepasing – Padang Cermin yang kerap macet.
“Saat ini lebar jalan sekitar 5 meter, nanti akan diperlebar menjadi 11 meter. Jalan utama akan memiliki lebar 7 meter ditambah bahu jalan 2 meter di kiri-kanan. Pekerjaan ini diharapkan selesai tahun depan sehingga akses wisata lebih lancar dan bisa mendongkrak sektor pariwisata Lampung, terutama wisata bahari,” terangnya.
Pemeliharaan Rutin Jadi Kunci
Taufiqullah menambahkan, setiap tahun jalan provinsi mengalami degradasi sekitar 4 persen atau 56 km dari kondisi baik menjadi rusak. Dengan biaya per kilometer mencapai Rp10 miliar, maka anggaran yang ada tidak akan mencukupi.
“Karena itu, pemeliharaan rutin sangat penting. Melalui UPTD, setiap ada jalan berlubang langsung ditutup agar tidak meluas. Dengan pemeliharaan yang baik dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan jalan, insyaallah jalan kita akan lebih awet,” tutupnya.(*)
