Foto. Drs. Subadra Yani Moersalin, MH., Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lampung.
Bongkarpost.co.id, Bandarlampung
YLKI Lampung prihatin dan menyesalkan adanya keluhan wajib pajak kendaraan yang disampaikan melalui medsos, mestinya petugas di garis depan (petugas di loket samsat) mampu bersikap melayani dengan jujur, terbuka dan informatif.
“Oleh karena itu Gubernur harus segera merespon sekecil apapun keluhan yang disampaikan masyarakat; agar program pemutihan pajak kendaraan 2025 ini sesuai tujuan utamanya, meningkatkan PAD dari sektor pajak kendaraan,” terang Subadra Yani Ketua YLKI Lampung kepada Bongkar Post pada Minggu (4/05/2025).
Dikatakannya, mestinya wajib pajak dapat merasakan keringanan dan kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, tujuan program ini memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat dan PEMDA, masyarakat mendapat keringanan bayar dan PEMDA ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk membiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagai dana pembangunan daerah untuk Lampung yang lebih baik dan Maju. Bukan justru dimanfaatkan untuk kepentingan yang sempit oleh oknum pendrama.
Oleh karena itu, YLKI Lampung menyarankan:
1. Gubernur segera turun langsung untuk merespon dan memàstikan pelayanan program pemutihan pajak kendaraan di Lampung berjalan sesuai harapan Gubernur dan Masyarakat.
2. Penyempurnaan pola dan intensitas sosialisasi program, karena masyarakat perlu Informasi yang lebih jelas mengenai program ini, supaya tidak terjadi kegagalan atau kesalahan dalam proses komunikasi, sehingga pesan yang disampaikan tidak dimengerti atau dipahami dengan benar oleh masyarakat.
3. Menindak tegas oknum petugas yang masih menciptakan drama-dramanya.
4. Sukses selalu pak Gubernur.
(Red)
