Penanganan Kasus Koperasi Betik Gawi Terkesan Lamban, Pensiunan Guru Akan lakukan Demo Lagi
Bongkar Post
Bandar Lampung – Kasus dugaan penggelapan dana sebesar 6 miliar yang melibatkan 272 guru pensiun di Koperasi Betik Gawi terus berlarut tanpa titik terang. Hingga kini, para pensiunan guru belum menerima hak mereka, meskipun kasus ini sudah dilaporkan ke Polda Lampung.
Azimah, Ketua Koordinator para pensiunan, menyampaikan bahwa dirinya telah menjalani pemeriksaan selama tiga jam di Ditreskrimum Polda Lampung terkait dugaan korupsi di koperasi tersebut.
“Kami masih menunggu langkah lebih lanjut dari penyidik, termasuk pemanggilan saksi-saksi dari pihak koperasi,” ujar Azimah, pada Kamis, 3/10/2024.
Ia juga mengaku Hingga kini, belum ada kejelasan terkait pengembalian uang, sementara saksi-saksi dari koperasi belum juga dipanggil.
Kemudian Dalam investigasinya, Azimah menemukan bahwa tanggung jawab utama ada di tangan Joko, Ketua Koperasi saat ini.
“Pengurus sebelumnya selalu mengatakan bahwa uang telah diserahkan ke Joko, tetapi hingga kini belum ada kepastian,” tambahnya.
Azimah juga mengeluhkan ketidaktransparanan pengelolaan uang, di mana data yang diberikan koperasi menunjukkan piutang hanya sebesar 1,6 miliar, jauh dari total dana 6 miliar yang hilang.
Di sisi lain, Wakil Walikota Bandar Lampung, Deddy Amrullah, pernah berjanji akan mencari solusi dalam tiga hingga empat hari setelah demo para guru di Dinas Pendidikan. Namun, hampir sebulan berlalu tanpa perkembangan atau keputusan dari pemerintah kota maupun Dinas Pendidikan.
Karena lambatnya penanganan, kemudian Azimah dan para pensiunan guru merencanakan aksi demonstrasi baru di DPRD dan Kejaksaan Tinggi Lampung.
“Kami hanya ingin uang kami kembali,” tegas Azimah.
Sementara itu, Joko, Ketua Koperasi Betik Gawi, mengakui bahwa dana tersebut dipinjam oleh anggota, pengurus, bahkan pihak ketiga.
Ia menyatakan bahwa penggelapan terjadi sebelum dirinya menjabat pada 2018.
“Tiap bulan ada 20-25 anggota yang pensiun, sementara iuran berhenti, dan pinjaman belum dibayar,” jelas Joko.
Joko mengklaim telah bekerja transparan meski terbatas oleh data yang belum sepenuhnya lengkap.
“Saya bahkan sudah surati bendahara sebelumnya untuk konfirmasi. Nanti kita bawa mereka ke peminjam, jika tidak mau bayar, bendahara lama harus bertanggung jawab,” tambahnya.
Sementara itu, Kasus ini terus menjadi sorotan karena jumlah dana yang hilang dan minimnya kejelasan, sementara para pensiunan menuntut pertanggungjawaban Joko dan mantan bendahara koperasi, Nusirwan, agar masalah ini segera tuntas.(Jim)
