Bandar Lampung, BP
Konsorsium Masyarakat Anti Korupsi (KOMAK) Lampung minta Menteri Agama bertindak tegas terhadap para pejabat di jajaran Kanwil Kemenag se-Provinsi Lampung, yang ikut menikmati dana umroh bersumber dari APBD Provinsi Lampung.
“Kami akan mendatangi Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta terkait keberangkatan umroh gratis puluhan pejabat di lingkungan Kemenag Kantor Wilayah Lampung, termasuk Kepala Kanwil Puji Raharjo dan seluruh Kepala Kemenag kabupaten/kota se-Provinsi Lampung yang menggunakan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2024,” ujar Ichwan, Ketua KOMAK Lampung, kepada media ini.
“Kami juga meminta Menteri Agama untuk mengevaluasi dan memberikan sanksi kepada para pejabat yang terkait di Kanwil Kemenag Lampung,” tegasnya.
Dikatakan, bantuan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk umroh gratis melalui pos anggaran di Biro Kesra Provinsi Lampung sebesar Rp10.880.000.000.
“Bayangkan berapa miliar hak masyarakat tersedot untuk umroh seluruh pejabat Kemenag Lampung yang seharusnya bukan dibebankan ke APBD,” cetus Ichwan.
Menurut dia, sebagai instansi vertikal, Kanwil Kemenag memiliki anggaran tersendiri dari pemerintah pusat untuk urusan keagamaan.
“Seharusnya para pejabat Kemenag memiliki akhlak dan prilaku religi, harus tahu diri untuk tidak mengakali yang bukan haknya,” sindirnya.
Namun miris, dana yang digunakan terkesan menggerogoti APBD Provinsi Lampung yang tengah defisit, dan dilakukan di tahun politik jelang pilkada,” jelas Ichwan.
Ia menilai, penggunaan APBD untuk kegiatan umroh menunjukan ketidakpekaan pemerintah terhadap kondisi rakyat kecil. Dimana saat ini, masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan pemerintah.
“Selama masih ada orang miskin, seharusnya anggaran diutamakan untuk layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” kata dia.
Alifah, Katim Humas Kemenag Provinsi Lampung, sampai berita ini terbit, masih belum juga menanggapi konfirmasi wartawan. (zul)
