Foto. Badri, Ketua DPW Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Provinsi Lampung.
Bongkarpost.co.id, Bandarlampung,
Menyikapi persoalan “singkong” yang tak berkesudahan hingga saat ini. Badri, Ketua DPW Prima Lampung angkat bicara, beranjak dari keprihatinan atas aksi para petani singkong berkolaborasi dengan elemen mahasiswa yang berakhir “rusuh” di Pemprov Lampung.
“Harga singkong untuk industri tepung nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp. 1.350 per kilogram yang berlaku sejak 31 Januari 2025 sangat kami apresiasi. Penetapan harga ini bertujuan melindungi petani dan memastikan industri dapat membeli dengan harga wajar,” tegas Badri kepada media ini, Senin (5/4/2025).
Namun pada prakteknya, lanjut Badri, penetapan harga ini belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh pengusaha industri tepung tapioka di Provinsi Lampung. Mereka berdalih kadar pati pada singkong belum memenuhi standar. Polemik ini harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Lampung agar petani dan pengusaha tidak dirugikan.
“Langkanya pupuk menjadi penyebab menurunnya kualitas singkong yang ditanam oleh petani. Pemerintah Provinsi Lampung harus serius memperhatikan masalah kelangkaan pupuk untuk petani singkong, karena sejak tahun 2025 Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan,red) Nomor 1 Tahun 2025 telah menetapkan singkong sebagai salah satu komoditas yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi,” paparnya.
Badri yang merupakan bagian salah satu eksponen aktifis politik ’98 ini mengatakan, kelangkaan pupuk subsidi untuk petani singkong harus dicarikan jalan keluarnya oleh Pemerintah Provinsi, seperti membentuk tim gabungan satgas pupuk singkong. Selain itu Pemerintah Provinsi dapat menyediakan teknologi peralatan petani singkong guna menekan biaya produksi, langkah ini guna melindungi petani singkong di Provinsi Lampung.
“Dengan langkah ini diharapkan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat terkait penetapan harga yang layak, karena penetapan harga ini bertujuan untuk melindungi petani dan memastikan kesejahteraan mereka, serta untuk menjaga stabilitas harga singkong di pasar,” tutup Badri. (Rls/red)
