Bongkar Post
BANDARLAMPUNG — Sebanyak 84 dari 85 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung periode 2024-2029 terpilih produk politik Pemilu 2024 diambil sumpah/janji jabatan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Asnawati dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung, di gedung kantor DPRD setempat, Jl Wolter Monginsidi, Talang, Telukbetung Selatan, Bandarlampung, pada Senin (2/9/2024).
Ke-84 politisi legislator asal delapan parpol nasional peserta Pemilu 2024 tingkat provinsi peraih kursi, yakni parpol pemenang Partai Gerindra (16 kursi), PDI Perjuangan (13 kursi), PKB (11 kursi), Partai Golkar (11 kursi), Partai NasDem (10 kursi), Demokrat (9 kursi), PAN (8 kursi), dan PKS (7 kursi); dilantik ditengah cuaca musim kemarau nan terik.
Selain, ditengah situasi penurunan daya beli rakyat kian hari kian tercekik. Himpitan demi himpitan tuntutan keharusan pemenuhan kebutuhan hidup yang kian menukik, bertemu dengan fakta penurunan kelas menengah Indonesia ke kelompok warga rentan miskin, dan jumlah kasus bunuh diri warga akibat faktor kemampuan ekonomi yang kian pelik.
Dan sejumlah pekerjaan raksasa tiga fungsi DPRD (legislasi, budgeting, dan pengawasan) atas kinerja penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah Lampung, yang menyisakan sejumlah PR dewan periode kemarin, pun tak sedikit diantaranya menyisakan problem problematik.
Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan anggota DPRD Lampung dihadiri Pj Gubernur Lampung Samsudin, beruntungnya turut diwarnai aksi massa damai sekelompok pemuda yang tergabung Gerakan Solidaritas Pemuda Lampung (Gaspul), serta usung yel patriotik Bersama Kita Lanjutkan Perjuangan!
Di hadapan barikade Dalmas Polda Lampung, Gaspul melesakkan empat isu tuntutan utama.
Pertama, menolak tegas segala bentuk komersialisasi pendidikan. Massa menuntut pendidikan tetap jadi hak dasar yang harus dijamin negara, bukan dijadikan komoditas yang hanya menguntungkan segelintir orang.
Pendidikan adalah hak setiap warga negara, bukan barang dagangan. “Kami menolak keras segala bentuk komersialisasi pendidikan yang mengorbankan kualitas dan akses bagi masyarakat luas!” pekik orator aksi, dibawah terik mentari, di tengah Jl Wolter Monginsidi.
Kedua, mendesak pengesahan segera RUU Perampasan Aset oleh DPR di sisa hari masa jabatan yang berakhir 1 Oktober mendatang.
Pemberantasan korupsi di Indonesia, pekik Gaspul, harus diiringi tindakan tegas berupa perampasan aset terpidana koruptor yang diperoleh secara ilegal. “Sahkan segera RUU Perampasan Aset untuk kembalikan kekayaan negara yang dicuri, hukum koruptor dengan adil,” ujar lantang seorang demonstran.
Ketiga, menolak pemberlakuan UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dalam hal ini berdasar UU 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, UU 4/2016 tentang Tapera, dan Peraturan Pemerintah 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.
UU ini dituding tidak berpihak pada rakyat kecil, hanya akan menambah beban rakyat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Karenanya UU Tapera harus segera dicabut, karena ini justru menambah kesulitan rakyat.
Keempat, menuntut agar proses legislasi di DPRD Lampung transparan dan melibatkan partisipasi publik inklusif. Tiap buat Perda, harus terbuka, dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Proses pembuatan UU harus libatkan semua elemen masyarakat, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar cerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat.
Ketua DPRD Lampung 2019-2024 Mingrum Gumay dari PDI Perjuangan menyerahkan palu sidang ke Ketua DPRD sementara Ahmad Giri Akbar (Gerindra) didampingi wakil ketua sementara Kostiana dari PDI Perjuangan.
Pidato Giri, mohon dukungan anggota DPRD Lampung, mengajak bersama bersatu padu, terima kasih ke anggota periode terdahulu.
Dari 85, ada satu aleg terpilih yang tidak ikut dilantik, Ririn Kuswantari dari Partai Golkar. Sebab ikut Pilkada Serentak 2024 (Pilbup Pringsewu) dan harus mengundurkan diri, Ririn lalai telat urus administrasi hingga bakal merepotkannya (didalamnya menghamburkan anggaran daerah yang notabene uang rakyat) akan ada paripurna susulan demi sang aleg penggantinya bakal dilantik menyusul.
Empat lainnya -sadar maju Pilkada cepat urus pengunduran diri sesuai prosedur: tertib administrasi, yang dilantik aleg pengganti peraih suara terbanyak dibawahnya.
Yakni, Fauzi Heri (Gerindra dapil 1 Kota Bandarlampung) gantikan Rahmat Mirzani Djausal yang maju Pilgub Lampung, Andy Roby (PDI Perjuangan dapil 3 Pringsewu, Pesawaran, Metro) gantikan Nanda Indira Bastian yang maju di Pilbup Pesawaran, AM Syafe’i (PDI Perjuangan dapil 4 Tanggamus, Lampung Barat, Pesisir Barat) gantikan Parosil Mabsus yang maju Pilbup Lampung Barat, Ketut Rameo (PDI Perjuangan dapil 6 Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji) gantikan Winarti maju Pilbup Tulang Bawang.
84 aleg terlantik hari ini, selamat bekerja. Jangan tutup ruang kerjamu, jangan blokir akses WA-mu, atas setiap jeritan hati rakyat yang datang sambangi. Jadilah flamboyan, jadilah sebaik-baiknya penyambung lidah. Hidup Rakyat! (Muzzamil)
