Lampung Selatan, BP
Lantaran para pelaku usaha penggilingan padi di Lampung banyak yang mengalami penurunan usaha, bahkan kebangkrutan, maka para pengusaha ini bergabung dan membentuk Asosiasi Penggilingan Padi Rakyat Siger Lampung (Aspparasila). Banyak dari mereka yang mengalami kendala, terkait regulasi karena tidak memiliki legalitas.
Hipni, salah seorang pengusaha penggilingan padi asal Lampung Selatan, didaulat menjadi Ketua Aspparasila, membawahi ratusan pelaku usaha dari 13 kabupaten yang ada di Provinsi Lampung.
Ia mengatakan, penggilingan padi merupakan salah satu pilar terdepan dalam hal ketahanan pangan nasional. Namun, selama ini pihaknya merasa tidak memiliki wadah yang memiliki badan hukum untuk menampung aspirasi.
Dikatakan, organisasi ini bukan untuk menjadi saingan Perpadi (Persatuan Pengusaha Penggilingan Beras dan Padi) yang sudah terbentuk, tetapi untuk memfasilitasi para pengusaha kecil agar dapat berkembang.
“Ini bukan saingan Perpadi, namun karena kami tidak pernah dilibatkan lagi, maka kami bentuk organisasi lain, untuk berjuang melindungi anggota, memberi fasilitas pelaku usaha penggilingan padi dengan mengesampingkan kepentingan pribadi,” ungkapnya, pada Kamis (17/10/2024).
Lanjutnya, Aspparasila memiliki legalitas badan hukum yang akan mengayomi dan menampung aspirasi semua anggota, dan akan memfasilitasi para pengusaha kecil untuk mendapatkan subsidi, hingga mempermudah izin usaha.
“Pengusaha kecil juga harus dilibatkan agar bisa berkembang, jangan sampai organisasi itu hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk kepentingan pribadi,” tukasnya.
Assparasila, kata dia, juga akan memberi edukasi bagi pelaku usaha kecil terkait regulasi, hukum, dan lainnya, karena organisasi ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah.
“Kami juga akan memberi edukasi kepada para anggota terkait aturan hukum, regulasi dan informasi terkait adanya kebijakan dari pemerintah,” jelasnya.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan beraudiensi kepada Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Lampung untuk membahas masalah pertanian, khususnya padi, gabah, dan beras di Lampung.
“Kami akan melakukan audiensi dengan Pak Rahmat Mirzani Djausal selaku Ketua HKTI Lampung untuk membahas masalah hilirisasi pangan di Lampung,” katanya.
“Ya, banyak usaha penggilingan bangkrut terutama penggilingan padi skala rakyat yang terpaksa gulung tikar,” ujar dia.
Diketahui, fenomena ini banyak terjadi di sentra-sentra beras seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah hingga Lampung. Penyebabnya adalah pasokan gabah di tingkat petani yang merosot. Sehingganya, sejak tahun 2023, 40 persen pengusaha penggilingan padi, tutup. (tk)
