Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menhan cum presiden terpilih Prabowo Subianto di halaman Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, disela arahan direktif Presiden RI kepada Pejabat Kotama TNI-Polri, Kamis (12/9/2024). | Setkab RI/Muzzamil
Bongkar Post
BANDARLAMPUNG — Kementerian Keuangan melalui Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata mewartakan rancangan belanja pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025. Total belanja Rp1.160,08 triliun bakal digelontorkan bagi 86 kementerian/lembaga (K/L). Kucuran pos anggaran Kemenhan dan Polri tercatat paling jumbo, di tahun pertama kepemimpinan presiden terpilih, Prabowo.
Dirjen Isa, disitat keterangan penjelasannya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (10/9/2024) lalu menyebut, rancangan belanja K/L 2025 ini hasil pertemuan presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Wamenkeu II Thomas Djiwandono, Senin (9/9/2024).
Angka itu, terang Dirjen Isa, merupakan (finalisasi) angka-angka terakhir setelah institusi bendahara negara memperhitungkan hasil rapat kerja Banggar terakhir, “plus arahan pak presiden terpilih,” ujar Isa.
Olah data, disaripatikan di Bandarlampung, berikut perinci berurutan dari yang mendapat kucuran alokasi anggaran belanja terbesar hingga terkecil, selengkapnya.
Yakni, Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebesar Rp166,26 triliun; Polri senilai Rp126,62 triliun; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setotal Rp116,22 triliun; Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diguyur Rp105,64 triliun; dan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sejumlah Rp93,60 triliun.
Lalu, Kementerian Sosial (Kemensos) Rp79,58 triliun; Kementerian Agama (Kemenag) setotal Rp79,16 triliun; lembaga baru pengampu koordinatif program unggulan makan bergizi gratis (MBG) dan minum susu gratis: Badan Gizi Nasional Rp71 triliun; dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rp53,19 triliun.
Selanjutnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Rp31,45 triliun; Kementerian Pertanian (Kementan) Rp29,37 triliun; Kejaksaan Agung (Kejakgung) Rp24,27 triliun; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Rp21,20 triliun; dan Mahkamah Agung (MA) Rp12,68 triliun.
Berikut, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rp9,89 triliun; Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Rp7,72 triliun; Badan Intelijen Negara (BIN) Rp7,04 triliun; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rp6,69 triliun; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Rp6,45 triliun.
Kemudian, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Rp6,39 triliun; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rp6,23 triliun; Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rp6,22 triliun; Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rp6,15 triliun.
Lalu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Rp5,84 triliun; Badan Pusat Statistik (BPS) Rp5,70 triliun; Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Rp4,80 triliun; Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Rp4,79 triliun; Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Rp4,40 triliun.
Selanjutnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rp3,90 triliun; dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp3,06 triliun.
Berikut, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Rp2,82 triliun; Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Rp2,56 triliun; Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Rp2,51 triliun; Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Rp2,47 triliun; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Rp2,47 triliun.
Kemudian, Badan Narkotika Nasional (BNN) Rp2,45 triliun; Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp2,41 triliun; Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Rp2,33 triliun; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Rp2,31 triliun.
Lalu, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Rp1,99 triliun; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas) Rp1,97 triliun; Kementerian Perdagangan (Kemendag) Rp1,85 triliun.
Selanjutnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) Rp1,72 triliun; Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Rp1,53 triliun; Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Rp1,52 triliun.
Berikut, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Rp1,49 triliun; Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rp1,42 triliun; Badan Karantina Indonesia (Barantin) Rp1,42 triliun; Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Rp1,30 triliun; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rp1,23 triliun; Badan Keamanan Laut (Bakamla) Rp1,08 triliun; Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Rp1,07 triliun.
Kemudian, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Rp969,20 miliar; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) Rp937,17 miliar; Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Rp798,34 miliar; Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Rp721,68 miliar.
Lalu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rp681,88 miliar; Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Rp626,4 miliar; Mahkamah Konstitusi (MK) Rp611,48 miliar; Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Rp494,61 miliar; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rp459,77 miliar; Sekretariat Kabinet (Setkab) Rp428,95 miliar.
Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB) Rp392,98 miliar; Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Rp374,43 miliar; Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Rp354,56 miliar; Badan Informasi Geospasial (BIG) Rp352,29 miliar.
Berikut, Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rp329,96 miliar; Lembaga Administrasi Negara (LAN) Rp328,95 miliar; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Rp300,65 miliar.
Kemudian, Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI) Rp293,79 miliar; Kementerian BUMN Rp277,50 miliar; Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Kemenko Polhukam) Rp277,31 miliar; Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Rp274,92 miliar; Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Rp267,14 miliar; Ombudsman RI Rp255,59 miliar; Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Rp250,97 miliar.
Lalu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Rp229,92 miliar; Badan Standardisasi Nasional (BSN) Rp223,87 miliar; Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Rp187,08 miliar; Komisi Yudisial (KY) Rp184,53 miliar; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Rp160,52 miliar.
Selanjutnya, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Rp156,72 miliar; Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Rp156,71 miliar; Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Rp105,37 miliar; Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Rp54,67 miliar; Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPK Sabang) Rp53,49 miliar.
Terkait angka jumbo dua pos alokasi prioritas anggaran belanja pemerintah di RAPBN 2025 bagi Kemhan dan Polri, reaksi publik beragam.
Ada yang mendukung penuh, ada yang mempertanyakan urgensi sekaligus kepo, penasaran rincian kegiatan program alokasi, ada pula yang secara kritis menyatakan tidak sependapat, sebagian dengan menyebut itu sesuai preferensi atau selera politik anggaran berdasarkan latar belakang presiden terpilih.
Sementara, terkait transisi pemerintahan kini kepada pemerintahan baru Prabowo-Gibran, lelagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kali ini dalam arahan direktifnya kepada Pejabat Kotama TNI-Polri di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN) Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (12/9/2024), menginstruksikan TNI-Polri menjaga stabilitas nasional jelang transisi pemerintahan dan Pilkada Serentak 2024.
“Satu bulan lebih sedikit akan ada pelantikan presiden-wakil presiden terpilih. November akan ada Pilkada Serentak Kepala Daerah, baik gubernur, bupati, dan walikota. Sehingga saya minta TNI dan Polri harus betul-betul menjaga stabilitas yang sudah terjaga sampai saat ini,” wanti Presiden, menegaskan TNI dan Polri harus memastikan kelancaran transisi pemerintahan dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru presiden terpilih Prabowo.
Jokowi meminta TNI-Polri mengantisipasi segala kemungkinan yang akan mengganggu proses transisi pemerintahan mau pun Pilkada Serentak. “Pemerintahan yang saya pimpin akan dilanjutkan pemerintahan baru yang dipimpin Bapak Jenderal TNI Purn Prabowo Subianto. Pastikan proses transisi ini berjalan dengan baik dan lancar. Jangan sampai ada riak-riak yang berpotensi mengganggu,” pesannya, menekankan stabilitas sangat diperlukan untuk tumbuh dan membangun.
“Karena pertumbuhan ekonomi dan pembangunan tidak akan dapat berjalan baik di dalam negara yang sedang berkonflik. Coba saja lihat di negara-negara di Timur Tengah yang konflik, sudah berapa tahun mereka berkonflik, apa bisa membangun? Ndak mungkin bisa, enggak mungkin tumbuh dan enggak mungkin bisa membangun. Di mana untuk menjaga stabilitas itu butuh TNI dan Polri yang profesional, butuh TNI dan Polri yang dipercaya oleh rakyat,” kata Presiden. (Muzzamil)
