Bandar Lampung, BP
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Lampung menyelenggarakan Rapat Implementasi Katalog Elektronik Lokal Bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung, di Ballroom Swissbell Hotel, pada Rabu (14/11/2023).
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung, Slamet Riyadi mengaku, bahwa kegiatan ini dilakukan lantaran masih belum optimalnya penggunakan Katalog Elektronik lokal di lingkup pemerintahan.
“Masih belum optimalnya proses pengadaan barang dan jasa lingkup Pemerintah Provinsi Lampung yang menggunakan Katalog Elektronik Lokal,” ucap Slamet.
Ia juga mengatakan, saat ini transaksi pada Katalog Elektronik lokal Provinsi Lampung baru mencapai Rp.443,3 milyar atau 10 persen lebih dari nilai Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebesar Rp3,263 trilyun.
Di sisi lain, penyumbang terbesar transaksi dalam Katalog Elektronik Lokal adalah dari Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
“Dinas Bina Marga sebesar Rp.147 milyar dari Etalase Konstruksi Pembangunan Jalan,” ujarnya.
Tambahnya, rapat implementasi juga bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait dengan dukungan program P3DN.
“Untuk memberikan pemahaman terkait dengan dukungan program P3DN melalui proses pengadaan barang dan jasa menggunakan Katalok Elektronik lokal,” tambahnya.
Adapun yang menjadi narasumber pada acara tersebut, Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP RI yang diwakili oleh Hilman Fazri dan Moses Alfredo Samodara, Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi Kementerian PUPR yang diwakili Hilda Istanovi. Sementara, peserta rapat adalah seluruh PPK dan PP Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung.
Dalam rapat juga disampaikan materi kebijakan Tranformasi Digital oleh Hilman Fazri dari Direktorat Pengembangan Sistem Katalog LKPP RI, sesuai dengan Perpres 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Perpres ini mengatur mengenai percepatan transformasi digital di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam mewujudkan kemandirian dan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendorong pemerataan perekonomian nasional.
Dalam rangka percepatan tersebut, pemerintah menugaskan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk untuk menyelenggarakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan sistem pendukungnya.
Dan dilanjutkan Praktek Pemesanan Menggunakan Katalok Elektronik melalui mekanisme Mini Kompetisi agar proses lebih transparan dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
Selanjutnya, Hilda Isfanovi dari Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi Kementerian PUPR RI, menyampaikan materi terkait mekanisme pengadaan jenis barang dan jasa serta konstruksi menggunakan Katalog Elektronik.
“Kami lihat di Provinsi Lampung sudah ada etalase kontruksi pembangunan jalan, untuk di bidang bina marga sudah ada di etalase katalog lokalnya Pemprov Lampung,” kata dia.
Ia berharap, Provinsi Lampung akan bisa menambah etalase untuk pekerjaan kontruksi menggunakan Katalog Elektronik.
“Baik itu di instansi lain, di bina marga, di cipta karya dan lainnya, terkait dengan mekanisme pengadaan jenis barang dan jasa serta konstruksi menggunakan katalog elektronik,” ujarnya.
Sementara, Kepala Biro PBJ Pemprov Lampung, Selamet Riyadi juga berharap, dengan diadakannya rapat implementasi ini, seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung dapat membelanjakan kebutuhannya 30 persen dari anggaran.
“Melalui mekanisme katalog Elektronik Lokal minimal 30 persen dari total anggaran pengadaan barang dan jasanya sesuai arahan dari pemerintah,” pungkasnya. (zimi)
