Bongkar Post
Bandar Lampung,
Anggaran pendidikan Indonesia di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terus melonjak dari Rp 370,8 triliun pada 2018 menjadi Rp 612,2 triliun pada tahun ini.
Anggaran tersebut tersebar di banyak kementerian serta pemerintahan daerah. Namun masih banyak bangunan sekolah terutama SD kondisinya reyot alias rusak parah belum diperbaiki.
Keuangan APBN 2023 menyebut anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat sekitar Rp 230 triliun, melalui transfer ke daerah sekitar Rp 300 triliun, dan melalui pembiayaan Rp 69,5 triliun.Salah satu alokasi terbesar anggaran pendidikan di pemerintah pusat disalurkan melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan ristek sekitar Rp 80 triliun.
Alokasi anggaran pendidikan melalui pemerintah pusat di antaranya untuk program Indonesia pintar (PIP) kepada 20,1 juta siswa, kartu Indonesia pintar (KIP) kuliah/bidikmisi kepada 976,8 ribu mahasiswa, serta tunjangan profesi guru non-PNS untuk 556,9 ribu guru non PNS.
Alokasi anggaran pemerintah melalui transfer daerah di antaranya untuk dimanfaatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 44,2 juta siswa dan BOS PAUD untuk 6,1 juta peserta didik.Anggaran ini secara garis besar digunakan untuk bea siswa, menggaji tenaga pendidik, serta dana abadi pendidikan.
Anggaran pendidikan melalui pembiayaan di antaranya dimanfaatkan untuk dana abadi pendidikan (termasuk untuk dana abadi pesantren), dana abadi riset, dana abadi perguruan tinggi, dan dana abadi kebudayaan.Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah (TKD) di antaranya disalurkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil Migas, Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Otonomi Khusus.
Total anggaran DAU yang diperkirakan digunakan untuk pembayaran gaji tenaga pendidik sebesar Rp 129,88 triliun sedangkan untuk pembayaran nongaji pendidik sebesar Rp 44, 28 triliun.
APBN menyebut sejumlah output anggaran pendidikan pada 2021. Di wilayah Jawa, misalnya, untuk rehabilitasi 114 unit sarana pendidikan, tunjangan profesi furu non PNS sebanyak 446.789 orang serta BOS kepada 5,54 juta.
Rehabilitasi sarana pendidikan di Kalimantan sebanyak 23 buah, di Sulawesi sebanyak 40 unit sementara di Papua-Maluku sebanyak 20 unit.
Sementara itu Anggaran pendidikan menembus Rp 612,2 triliun pada 2023 atau 20% dari total APBN. Namun, output dari pendidikan terus dipertanyakan.Sesuai amanatUUD 1945 dan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari total APBN.Kebijakan tersebut sudah dimulai sejak 2009.
Sejak tahun tersebut, pemerintah telah melakukan pemenuhan mandatory anggaran pendidikan sebesar 20% dariAPBN. Anggaran pendidikan pun bengkak 182% dari Rp 216,72 triliun pada 2010 menjadi Rp 612,2 triliun pada 2022.
Sayangnya, mandatory spending sebesar 20% dari APBN belum berdampak maksimal kepada output pendidikan.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan skor PISA (Programme for International Student Assessment/PISA) Indonesia di urutan ke 74 atau peringkat keenam dari bawah pada 2018.
Sementara itu, kemampuan membaca siswa Indonesia di skor 371 berada di posisi 74, kemampuan Matematika mendapat 379 berada di posisi 73, dan kemampuan sains dengan skor 396 berada di posisi 71.Hasil studi PISA 2018 dari OECD juga menunjukkan kemampuan siswa Indonesia dalam membaca, meraih skor rata-rata yakni 371. Skor di bawah rata-rata skor OECD yakni 487.Skor tersebut bahkan terus turun dari 402 pada 2009.
Skor rata-rata matematika mencapai 379 dengan skor rata-rata OECD 487. Skor sains rata-rata siswa Indonesia mencapai 389 sementara skor rata-rata OECD yakni 489.Rendahnya skor membaca, matematika, dan skor mencerminkan masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Cara lain untuk mengukur kualitas SDM adalah tingkat daya saing. World Competitiveness Yearbook (WCY) pada 2020 menempatkan daya saing SDM Indonesia pada peringkat 40 dari 63 negara dalam hasil survei mereka. Indonesia turun delapan peringkat dari tahun sebelumnya.
Bank Dunia juga menghitung Human Capital Index (HCI) untuk melihat sejauh mana peran pendidikan dan kesehatan terhadap produktivitas ke depannya. Pada tahun 2020, HCI Indonesia sebesar 0,54, berada pada peringkat 96 dari 175 negara.
Yang menyedihkan tercatat ada 60,60% ruang kelas SD dalam kondisi rusak ringan atau sedang pada tahun ajaran 2021/2022. Angka tersebut lebih tinggi 3,47% poin dibandingkan setahun sebelumnya yang sebesar 57,13%.Angka tersebut lebih tinggi 3,47% poin dibandingkan setahun sebelumnya yang sebesar 57,13%.
Di jenjang SMP, ruang kelas yang mengalami rusak ringan atau sedang sebesar 53,30%. Persentasenya lebih tinggi 2,74% poin dibandingkan pada tahun ajaran 2020/2021 yakni di angka 50,56%.Perkembangan kualitas SDM Indonesia sangat lambat meskipun pemerintah sudah menaikkan anggaran pendidikan yang sangat signifikan. (ilham dj-zul)
