Bongkar Post
Bandar Lampung,
Anggaran dalam pengadaan jasa kebersihan (Cleaning Service) BPK RI Perwakilan Lampung selama 12 bulan hampir capai satu milyar atau lebih tepatnya menghabiskan Rp. 904,920 juta menggunakan APBN murni tahun 2023.
Berdasarkan data yang dihimpun, BPK RI Perwakilan Lampung menghabiskan pagu anggaran yang luar biasa yakni 904.920 juta dalam pengadaan jasa kebersihan (Cleaning Service) untuk pemeliharaan gedung kantor dengan metode pemilihan E-Purchasing.
Menurut data yang dihimpun, dipaparkan RUP detail paket untuk Satuan Kerja (Satker) BPK RI Perwakilan Lampung tersebut dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) murni tahun 2023.
Uraian pekerjaan dalam pengadaan jasa kebersihan (Cleaning Service) tersebut adalah untuk pemeliharaan kebersihan gedung kantor yang beralamat di Jl. Pangeran Emir M. Noer No. 11B, Sumur Putri, Teluk Betung Selatan.
Berupa jasa kebersihan untuk merawat gedung dan halaman kantor agar senantiasa terawat dan terjaga kebersihannya selama 12 bulan dari Januari sampai Desember 2023.
Sementara itu, BPK RI Perwakilan Lampung dimintai tanggapan mengenai angka pagu anggaran pengadaan jasa cleaning service yang mencapai Rp.904.920juta tersebut.
Kasubbag Humas dan TU melalui salah satu staffnya Desastri mengatakan, terkait data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semua kedinasan dan OPD Kab/Kota dan Provinsi se-Lampung saat ini sedang dalam proses.
“Jadi belum ada hasil dari pemeriksaan untuk LHP BPK itu semua dinas dan opd Pemda Provinsi maupun Kab/Kota se-Lampung. Masih dalam proses.” Ungkapnya.
Saat disinggung kembali mengenai penjelasan umum dari angka pagu anggaran pengadaan jasa kebersihan untuk gedung kantor BPK RI Perwakilan Lampung itu sendiri.
Staff Humas Desastri mengatakan, terkait hal tersebut dirinya meminta izin terlebih dahulu dari pimpinan kemudian setelah itu pihaknya menolak memberi penjelasan secara langsung.
“Terkait pertanyaan tersebut, jadi biar clear jawabannya dan tidak salah tafsir dalam penulisan. Dituliskan dalam surat aja pak permohonan klarifikasi itu, ditulis dalam surat nanti kami balas suratnya.” Tuturnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, suratnya juga jadi sepengetahuan dari pimpinan pihaknya agar tidak multi tafsir.
“Tidak bisa secara langsung karena prosedur kita seperti itu, supaya berita apapun yang diinfokan ke luar itu ada tertulisnya,” ujarnya (Diki)
