Metro, BP
Proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) di Kota Metro, diduga sarat pengkondisian. Bahkan, Kepala Dinas PUTR sendiri yang langsung mengkoordinir kegiatan proyek tahun anggaran 2023, yang bersumber dari DAK dan APBD tersebut.
Secara massif, proyek dibagikan ke para rekanan dengan tiga kode yang berbeda. Mawar, Melati dan BK. Ditengarai, ketiga grup berkode tersebut, berisikan proyek milik oknum Anggota DPRD, oknum APH, kolega, serta tim pemenangan pada saat pileg dan pilkada.
Atas kondisi ini, sejumlah rekanan di Kota Metro mulai gerah. Proyek yang dibagikan ada yang penunjukan langsung (PL) dan ada yang tender.
Ketua GABPEKNAS Kota Metro, Bambang Hermanto mengatakan, adanya sistem grup pengkoordiniran proyek seperti itu sudah berjalan selama kepemimpinan Walikota Metro Wahdi. Dan terjadi di beberapa OPD, seperti Dinas Pendidikan, Dinas PUTR, Dinas Kesehatan dan dinas lain yang mengelola kegiatan fisik, serta pengadaan barang dan jasa.
“Desas desus pengkoordiniran proyek itu benar dan terkondisi, bukan sebatas isu. Sejumlah rekanan juga mulai bersatu, bergerak membongkar kecurangan proyek di Kota Metro,” ungkap Bambang, sembari memberikan data dokumentasi proyek tahun anggaran 2022 – 2023 dari DAK dan APBD.
Masih kata Bambang, pihaknya juga akan menyodorkan data bukti adanya setoran proyek dari tahun anggaran 2022 sampai 2023, baik itu bukti foto dan rekaman suara.
“Artinya, saat ini kondisi Kota Metro tidak dalam baik-baik saja, dan tidaklah ceria. Selain itu, ada banyak bukti bahwa banyak proyek yang diberikan langsung kepada pihak atau oknum yang bukan murni rekanan, serta tidak ada perusahaan. Mereka ini yang dapat proyek, harus keliling mencari pinjaman perusahaan,” tegas Bambang.
Diketahui, Kepala Dinas PUTR Kota Metro, Roby K Saputra jadi buronan para rekanan. Kadis PUTR sering tidak ngantor, dan sulit ditemui. Kontak telepon dinon aktifkan, bahkan kediaman pribadinya saat ini dijaga ketat pihak Kepolisian.
Sementara di lingkungan PUTR, Kadis Roby K Saputra dapat julukan “Nahkoda Kapal Berpukat Harimau”. Selama kepemimpinan Roby, hampir semua staf dan pejabat fungsional merasa tidak nyaman.
Kadis PUTR, diketahui membuat kebijakan kordinasi satu pintu. Di tengah kondisi yang harusnya berjalan sesuai dengan program mensukseskan pembangunan untuk Kota Metro yang mengarah pada visi misi pimpinan daerah, justru berbanding terbalik.
Segala kegiatan sampai rutin belanja habis pakai/ATK, dikendalikan. Segala administrasi dinas, harus menunggu persetujuan dan tanda tangan Kadis. Sementara dia sendiri jarang ada di ruang kerja. Para staf fungsional pun harus menunggu, bahkan harus keluar kantor menemui Kadis jika ada intruksi. (red)
