Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung, Makmur Hidayat, S.Pi., M.M. | Instagram DKP Lampung
Bongkar Post
BANDARLAMPUNG, BONGKARPOST.CO.ID —
Merespons pemberitaan Bongkar Post, Jum’at (25/4/2025) berjudul “Buntut HBH di Hotel Mewah Kangkangi Inpres Efisiensi Hingga Tudingan ‘Jebak’ Gubernur, DKP Lampung Dikuliti”, terkait agenda Halal Bihalal Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Provinsi Lampung Dengan Pengusaha Sektor Kelautan dan Perikanan sekaligus Diskusi “Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung” di Ballroom Swiss-Belhotel, Jl Rasuna Said 18 Telukbetung Bandarlampung, Kamis (24/4/2025).
Pihak Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Provinsi Lampung, melalui Sekretaris Dinas (Sekdis) Makmur Hidayat, S.Pi., M.M., menjawab salam sekaligus memberikan klarifikasi melalui aplikasi perpesanan singkat WhatsApp diterima redaksi, Sabtu (26/4/2025) pukul 14.25 Waktu Indonesia Barat.
“Alhamdulillah kabar baik pak, semoga kita sehat selalu. Aamiin,” sapa hangat Sekdis Makmur Hidayat, takzim.
“Izin pak,” sambung dia menjelaskan enam poin klarifikasi demi meluruskan persepsi publik dan warganet yang sempat heboh demi mendengar informasi kabar agenda ini.
Dan berikut selengkapnya dengan sejumlah penyuntingan tanpa merubah esensi makna.
“Memang benar,” ujar Makmur, “kegiatan itu tidak menggunakan APBD atau APBN karena kegiatan-kegiatan kita diefisiensi. Berangkat dari masih banyaknya masalah produksi dan pasar udang serta adanya kebijakan pengenaan tarif impor oleh USA (Amerika Serikat, red) sehingga ini perlu penanganan yang segera, maka stakeholder sepakat untuk berdiskusi (terkait) permasalahan tersebut, karena masih (dalam suasana Idul Fitri di bulan) Syawal (ini maka) kita (selenggarakan) sekalian dengan Halal Bihalal.”
Makmur Hidayat mengafirmasi, agenda itu benar, menggunakan fasilitas pembiayaan dari pihak ketiga. Seperti mudah dikenali, deret logo sejumlah perusahaan manufaktur industri perikanan dan kelautan (akuakultur) serta kalangan dunia usaha dunia industri (DUDI) sektor ini yang beroperasi di Lampung, seperti terpampang dalam banner backdrop utama acara, barangkali itu yang dimaksud.
“Kegiatan (ini) dibiayai oleh sponsor, karena mereka menawarkan solusi-solusi antara lain, pertama, budidaya ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan pemakaian probiotik milik mereka yang akan menghemat pemakaian air dan mengurangi biaya produksi dengan padat tebar 120 ekor per meter dan mereka sudah 12 siklus panen tanpa gagal,” kata Makmur.
“Kedua, inovasi induk yang tahan penyakit yang selama ini banyak udang yang kena penyakit dari awal tebar. Ketiga, inovasi produk pencegan bakteri Vibrio karena bakteri ini juga banyak menyebabkan kematian udang,” imbuh pekacamata kelahiran September 1970, ASN sejak 1998 ini.
Lalu, “Keempat, inovasi produk pakan ikan yang berkualitas yang saat ini banyak dipakai oleh pembudidaya udang di dunia.”
Kemudian, terkait keterbukaan kemungkinan melirik pangsa pasar eksportasi komoditas udang ke Negeri Tirai Bambu, “Inovasi untuk membuka pasar (ekspor) udang ke China sangat terbuka lebar namun harus memenuhi standar yang ditetapkan mereka, termasuk cara panen harus mengikuti aturan teknis (dari otoritas resmi) China,” ujar poin kelima.
Selanjutnya, Makmur Hidayat menjelaskan, bahwa agenda tersebut, “juga didukung oleh para pengusaha pengolahan udang karena ini sangat mendukung siklus bisnis mereka secara bersama-sama.”
“Ditengah efisiensi ini, memang OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sudah seharusnya berusaha untuk melaksanakan kegiatan dengan menggandeng para stakeholder, tapi tidak melanggar aturan, karena pembangunan Lampung ini dibangun atau dibiayai dari pemerintah hanya sedikit dan yang paling banyak dari swasta,” lanjut Makmur, menguraikan upaya kreatif pihaknya menyiasati keterbatasan anggaran nun tetap dengan memedomani aturan berlaku.
Di penghujung, Sekdis Makmur Hidayat menegaskan, agenda tersebut tak lepas dari ranah tanggung jawab. “Kegiatan ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap kondisi lesunya pasar ekspor produk perikanan dan memberi solusi terhadap masalah penyakit yang menghantui terhadap semua petambak udang. Demikian,” pungkasnya.
Sebelumnya, Bongkar Post turut mewarta agenda tersebut berlangsung sukses. Akan tetapi, berdasar penelusuran informasi, agenda yang turut dihadiri dan diisi pidato sambutan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal ini pun berbuntut disoal.
Sejumlah pihak bahkan turut angkat bicara, mengkritik agenda yang disebut-sebut: telah secara terbuka nyata-nyata membangkang bahkan ada yang menyebut “mengangkangi” amanat dari Instruksi Presiden Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.
Juga, meskipun secara norma transedensi bermaksud dan bertujuan baik sebagai cara perkuatan jalinan silaturahmi sebagaimana ajaran agama melalui penggunaan kalimat Halal Bihalal.
Namun terkait situasi obyektif yang dilekatkan dengan kepemilikan “sense of crisis”, secara norma tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa (“good governance”), dan juga tata kelola pemerintahan yang bersih (“clean government”) ditengarai melanggar norma kepatutan dan kewajaran lantaran digelar ditengah situasi ekonomi sulit, bahkan lebih berkedalaman ditengah situasi defisit anggaran APBD Provinsi Lampung 2025.
Serta, setelah ditelusuri secara mendalam, tidak ada atau tidak tercantum dalam pagu anggaran APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 di DKP Provinsi Lampung, sehingga dari rangkaian tersebut kemudian patut dipertanyakan sekeras-kerasnya ihwal sumber dan pertanggungjawaban anggaran dananya mengingat agenda itu merupakan acara resmi kedinasan.
Tak ayal, praktis sejak hari H pelaksanaan hingga Jum’at (25/4/2025) siang, berdasar pantauan media ini, agenda yang usai sukses digelar tersebut kini menjadi bulan-bulanan kritik pedas publik.
Tak tanggung-tanggung, Kepala DKP Provinsi Lampung, Liza Derni, bahkan sampai dituding sebagai “biang” persoalan. Geram, publik pun turut “menguliti” sosok birokrat satu ini.
Dengan klarifikasi dan juga latar belakang yang melandasi tetap dihelatnya agenda tersebut, sebagaimana tergambar dari penjelasan Sekdis DKP Lampung, Makmur Hidayat di atas, redaksi apresiatif.
Dan lebih apresiatif lagi, demi mendengar poin penjelasan seputar per-udang-an, dan seputar bentang solusi tawaran keren para pelaku usaha industri akuakultur di Lampung terkait tata niaga dan tata kelola komoditas lumbung protein sekaligus lumbung devisa satu itu, yang pernah membawa Lampung masyhur di dunia minimal di belahan Asia.
Lantaran pernah jaya sebagai provinsi sentra produksi udang terbesar di Indonesia bahkan Asia Tenggara medio 2000-an silam. Dan itu pula yang sebagaimana menjadi keinginan besar, mimpi dan harapan besar, tidak saja dari Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal sebagaimana terekspresikan dalam penggalan pidato sambutannya pada agenda tersebut; dan kalangan industrialis akuakultur Lampung semata, namun juga keinginan besar, mimpi dan harapan besar segenap rakyat Lampung pada umumnya.
Allah tidak tidur. Semoga disemogakan. Tabik. (Red)
#bongkarpost #dkplampung
