Bongkarpost.co.id
Jakarta,
Pemerintah menaikkan nggaran Pendidikan 9,8 persen dari outlook 2025 yang mencapai Rp 690,1 triliun. Pada RAPBN 2026 menjadi Rp.757,8 triliun. Dengan porsi terbesar dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tiga sektor menjadi fokus utama dari total anggaran pendidikan. Sekolah dan kampus sebesar Rp.150,1 triliun. Tenaga pendidikan Rp.178,7 triliun. Serta siswa dan mahasiswa Rp 401,5 triliun.
Program MBG masuk ke sektor siswa dan mahasiswa dengan alokasi Rp.335 triliun untuk 82,9 juta penerima manfaat serta 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Alokasi pendidikan sebesar Rp 757,8 triliun tersebut adalah 20 persen dari APBN sesuai amanat Undang-undang, sekaligus menjadi anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah. Demikian Presiden RI Prabowo Subianto pada pidatonya dalam sidang Paripurna DPR RI, RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (15/8/2025).
Prabowo menegaskan bahwa dana ini harus digunakan secara tepat sasaran, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga kualitas guru.
Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya memperkuat pendidikan vokasi dan menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.
Berikut rincian anggaran Pendidikan :
PIP untuk 2,1 juta siswa dengan anggaran Rp.15,5 trilun; KIP Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa dengan anggaran Rp.17 triliun; Sekolah Rakyat di duaribu titik dengan anggaran Rp.4,9 triliun; Beasiswa LDP untuk empat ribu mahasiswa; Peningkatan Kompetensi dan kesejateraan guru-dosen dengan anggaran Rp.178,7 triliun; Peningkatan kwalitas sekolah dan kampus dengan anggaran Rp.150,1 triliun.
Program MBG Ciptakan 290 Ribu Lapangan Kerja Baru
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyerap alokasi 44 persen dari total anggaran Pendidikan, terhitung sejak Januari 2025 sudah berjalan melibatkan 5.800 lebih dapur MBG di 38 provinsi. Dan dipastikan 290 ribu lapangan kerja baru telah tetercipta. Relawan dapur MBG adapun sebagian besar adalah orang tua (ayah/ibu) siswa penerima manfaat.
Program MBG juga melibatkan satu juta UMKM, petani, nelayan dan peternak yang secara signifikan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. (*/rusmin)
