Aktivis digitalisasi desa Indonesia cum CEO DJ Corp Davit Kurniawan, menarasumberi diskusi Musda PPDI Lampung, Kampoeng Kopi Pekon Rigis Jaya, Air Hitam, Lampung Barat, Sabtu (2/11/2024). | dokpri/Muzzamil
Bongkar Post
LAMPUNG BARAT — CEO Darmajaya Digital Solution (DJ Corp) ampuan Yayasan Alfian Husin Lampung, Davit Kurniawan, aktivis digitalisasi desa Indonesia ini didapuk jadi narasumber sesi diskusi Musyawarah Daerah (Musda) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Lampung 2024, di Kampoeng Kopi Pekon (Desa) Rigis Jaya Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat, Sabtu (2/11/2024) akhir pekan lewat.
Davit Kurniawan, Presiden Mahasiswa (saat itu Perguruan Tinggi) Darmajaya 2004-2005, mantan Project Manager Lampung Smart Village Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Lampung 2019-2024, dan calon anggota DPD RI Pemilu 2024 ini memaparkan seputar bentang potensi, kendala, peluang, dan resolusi kebijakan; pemajuan digitalisasi desa khususnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa kedepan, kepada pimpinan PPDI Kabupaten se-Lampung.
Davit menyebut, pascaterbit Undang-Undang Desa 2014 silam, pemajuan desa, pemajuan ekonomi desa, pemajuan perikehidupan masyarakat desa, pemajuan digitalisasi ekonomi desa, dan pemajuan digitalisasi pemerintahan desa, adalah hal tak tertolak.
“Yang menghambat otomatis akan tersingkir oleh gerak zaman. Jadi PPDI sebagai piranti, sebagai perangkat hidup juga harus terus meng-upgrade diri. Saya apresiasi spirit PPDI Lampung untuk maju ini ‘gila’, luar biasa,” ujar dia via panggilan telepon, Selasa (5/11/2024).
Diketahui, Musda 224 peserta ini menetapkan Ketua PPDI Provinsi Lampung 2024-2029 terpilih Deddy Eka Utama.
Ketua digantikan, Triyono sebelum demisioner menyorong tujuan utama Musda, penyamaan visi dan perkuatan struktur organisasi demi mencapai target profesionalisme, sehingga sebagai organisasi akar rumput PPDI harus terus geber pembaruan agar dapat terus berperan membangun bangsa, agar dihargai oleh pemerintah dan pemangku kepentingan wilayah.
“PPDI merupakan organisasi yang menyentuh masyarakat dari bawah sehingga reorganisasi ini penting agar keberadaannya diakui dan diperhatikan pemerintah. Soliditas ditengah perbedaan dalam organisasi juga penting. Saya harap Musda menghasilkan pemimpin yang mandiri, bebas dari pengaruh tertentu. Organisasi harus tetap solid, tidak mudah dimanfaatkan kepentingan tertentu,” poin dia.
Pemecatan sepihak terhadap perangkat desa di Lampung jadi salah satu isu utama dibahas. Eddy, peserta, menyoroti kerap terjadinya kasus pemecatan tanpa dasar yang jelas.
Wakil Sekretaris Jenderal PPDI, Fathur Rofiq, angkat bicara menyoroti keluhan terkait status kepegawaian perangkat desa yang masih belum pasti, serta keterlambatan atas pembayaran penghasilan tetap (Siltap). Fathur harap, revisi UU 3/2024 tentang Perubahan Kedua UU 6/2014 tentang Desa dapat mengatur pembayaran Siltap langsung dari APBN termasuk tunjangan dan fasilitas bagi perangkat desa.
“PPDI Lampung, jaga soliditas dan sinergi dengan kepala desa dan pemerintah daerah guna mencari solusi permasalahan yang ada,” ujar dia mengajak.
Bernama semirip, Dewan Pembina PPDI, Fatchurrohman Nugroho yang juga Ketua Umum Relawan Prabowo Gibran (RPG), mengapresiasi kontribusi perangkat desa sukseskan Pemilu, dukung PPDI perjuangkan kesejahteraan perangkat desa, dan berharap perangkat desa dapat perhatian lebih dari pemerintah pusat.
“Kami akan terus perjuangkan kesejahteraan perangkat desa,” tekad dewan pembina.
Pejabat (Pj) Bupati Lampung Barat, Nukman, memukul gong tanda buka acara, mengucap selamat kepada 131 anggota PPDI Lampung Barat terlantik. “Selamat PPDI Lampung Barat yang telah dilantik. PPDI, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh penuh tanggung jawab sesuai tugas pokok fungsinya. Sebagai tangan kanan kepala desa atau Peratin agar mampu bersinergi bantu kepala desa dalam perencanaan membangun desa,” pidatonya.
Cek meja absen, hadir pula Ketua PPDI Jawa Tengah Herry Purnomo, utusan RPG, anggota PPDI 13 kabupaten se-Lampung, camat se-Lampung Barat, Peratin se-Kecamatan Air Hitam, dan anggota Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Lampung Barat.
Untuk informasi, PPDI ini organisasi profesi penaung perangkat desa (sekretaris desa, bendahara desa, kepala urusan, kepala seksi, kepala dusun, pelaksana teknis, pelaksana kewilayahan, dan lainnya) dari berbagai wilayah di Indonesia.
PPDI memiliki beberapa tujuan, menjembatani aspirasi masyarakat desa untuk disampaikan kepada pemerintah, menjalin koordinasi dengan desa-desa, pemerintah daerah, dan organisasi profesi sejenis, dan mengharapkan keadilan dan pengakuan peran perangkat desa dalam pembangunan desa.
Lahir 2006, dibentuk oleh empat orang pendiri: Amat Panggung dan Nanang Budi Haryanto (Pekalongan), M Aidin (Pemalang), Ubaedy Rosyidi (Tegal), di RM Wisata Alam Desa Kajen Kabupaten Pekalongan, Jateng.
Awal berkutat seputar pantura. Dinamikanya, hadir nama Dikrun Diantoro, M Tahril, Rida Markuniwati, Warnoyo, dan kini almarhum: Mugiono Munajat dan Teguh Wardoyo.
Ketum PPDI pertama Ubaedy Rosyidi ditemani Sekjen Mugiono Munajat, 2006-2011. Terpilih kembali di Munas Baturaden, Ubaedy didueti Sekjen Nanang Budi Haryanto 2011-2016 lalu diteruskan sekjen pengganti Widhi Hartono. Ketum 2017-2022 produk Munas Donohudan 2017, Mujito asal Tulungagung Jawa Timur.
Memanfaatkan jejaring raksasa media sosial pertemanan Facebook jadi media pertukaran informasi, akhir 2010, lewat redaktur TV Desa Suryokoco Suryoputra, perangkat desa Klaten Bogy Harseno dan Arief Gunawan (Wonogiri) merintis unit khusus pengelola informasi dan komunikasi pusinfo-ppdi (per 2017 jadi Puskominfo-PPDI), via situs ppdi.or.id.
Rapimnas Solo 2017 resmi perubahan logo. Logo baru, lebih dinamis. Atribusi PPDI selain berperan pada terbitnya Permendagri 67/2017 (Pengangkatan dan Penghentian Perangkat Desa), pasca Silatnas pertama 2017, di Silatnas II PPDI dihadiri 50 ribu perangkat desa se-Indonesia di Istora Senayan GBK Jakarta 14 Januari 2019, Presiden Jokowi mau menerima kehadiran seluruh peserta, dan umumkan penyesuaian Siltap perangkat desa setara dengan gaji PNS golongan 2A.
Beda PPDI dan APDESI. APDESI organisasi profesi dirian 17 Mei 2005, anggota kades dan perangkat desa seIndonesia aktif/purnatugas. Anggota APDESI jua anggota PPDI sebaliknya, tergantung AD/ART masing-masing.
Ihwal keanggotaan ini, merujuk jumlah desa se-NKRI, Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 mencatat ada 81.616 desa dari total 83.971 desa/kelurahan se-Indonesia (naik dari 83.794 desa/kelurahan 2022), di 7.277 kecamatan di 416 kabupaten di 38 provinsi.
Top ten, 10 provinsi dengan desa/kelurahan terbanyak; Jawa Tengah (8.563), Jawa Timur (8.493), Aceh (6.517), Sumatera Utara (6.113, Jawa Barat (5.957), NTT (3.442), Sumatera Selatan (3.270), Sulawesi Selatan (3.060), Lampung (2.654), Papua Pegunungan (2.634).
Kelindan erat PPDI dengan derajat pemajuan ekonomi desa, merujuk data Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, Abdul Halim Iskandar di peresmian Aglaonema Park kelolaan BUMDes Tridadi Makmur Desa Wisata Puri Mataram, Sleman, 22 Juni 2024.
Per tanggal itu dari 81.616 desa, baru 65.941 desa yang telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 18.850 di antaranya telah berbadan hukum, buah kerja sama Kemendes PDTT dan Kemenkumham hal pendaftaran BUMDes. Dari 3.243 BUMDes Bersama, 271 telah berbadan hukum, dari 2.453 BUMDes Bersama LKD (Lembaga Keuangan Desa) hasil transformasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ex Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), 1.305 diantaranya telah berbadan hukum.
Sejalan UU Cipta Kerja yang lantas melahirkan PP 11/2021 tentang BUMDes, lewat kerja sama Kemendes PDTT dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) melahirkan 1.016 Nomor Induk Berusaha (NIB) BUMDes, terdiri dari 720 NIB BUMDes, dan 296 NIB BUMDes Bersama terutama BUMDes Bersama LKD.
“Yang menarik dan sudah diakui banyak pihak, tak ada pembatasan jenis dan jumlah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI) bagi BUMDes dalam pengurusan NIB. Kebijakan ini benar-benar membuka izin dan peluang usaha BUMDesa seluas-luasnya. Setelah pegawai Kemendes PDTT berperan sebagaimana notaris yang memverifikasi dan menyimpan data rinci BUMDes, NIB akan terbit singkat, 30 menit,” info Halim kala itu.
Teranyar, berdasar pemutakhiran data per 2 Oktober 2024, (kini) Mendes PDT Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran 2024-2029, Yandri Susanto, saat membuka Pelatihan Tim Verifikasi P2KTD di Jakarta, 27 Oktober lalu merilis total progres 54.891 BUMDes, terdiri 27.597 BUMDes yang telah daftar nama, 27.294 BUMDes telah daftar Badan Hukum.
Total progres ada 3.362 BUMDesa Bersama, terdiri 2.948 telah mendaftar nama, 414 telah daftar Badan Hukum. Total Progres ada 2.528 BUMDes Bersama LKD, terdiri 938 telah daftar nama, dan 1.590 telah daftar Badan Hukum.
Di Lampung, Triyono ketua demisioner terima mandat mengembangkan PPDI 2013 silam. Data Dinas PMDT Lampung, dari 2.446 desa se-Lampung seluruhnya memiliki BUMDes. Per kategori, 500 BUMDes berstatus mandiri rerata omset tahunan Rp5 miliar, termasuk beberapa BUMDes Bersama beromzet diatas Rp10 miliar per tahun, 1.000-an BUMDes berstatus maju, sisanya status berkembang.
Di sudut lain, meski hanya terpampang di papan karangan bunga ucapan selamat ber-Musda ria, ada pula nama calon gubernur penantang, Rahmat Mirzani Djausal disana, di barisan pemberi ucapan, di Kampoeng Kopi, desa ternama Rigis Jaya, Kecamatan Air Hitam, kabupaten penghasil kopi robusta terbesar di Lampung, lokasi acara. (Muzzamil)
