Jakarta, BP
Menanggapi isu-isu yang terjadi beberapa hari belakangan ini, yang dilontarkan beberapa pihak seperti isu yang dilontarkan oleh Capres Ganjar Pranowo atas pemberian nilai 5 kepada penegak hukum saat ini, Aliza Gunado angkat bicara.
“Sebaiknya Pak Ganjar mempertanyakan hal itu kepada sekelilingnya saja, karena kita tahu dari legislatif maupun eksekutif bahwa Menkopolhukam nya adalah Cawapres apak Ganjar, Menhumkamnya adalah Menteri yang merupakan satu partai dengan Pak Ganjar. Lalu jika kita lihat di legislatif bahwa Ketua akomisi III DPR RI juga notabene satu partai dengan Pak Ganjar juga,” ucap dia.
Terkait isu yang menyatakan bahwa kekuasaan saat ini seperti orde baru, Aliza Gunado menyampaikan,
“Sebenarnya yang perlu dipertanyakan maksud orde baru itu apa dan siapa? Karena beberapa ciri dan tanda orde baru itu kekuasaan yang tersentralisasi, sedangkan kita tahu saat ini tidak ada kekuasaan yang hanya dimiliki oleh 1 partai politik namun merupakan gotong royong bersama-sama dari banyak partai, terbukti di kabinet banyak gabungan partai, lalu presiden 2014 dan 2019 diusung dari koalisi beberapa partai bahkan partai pengusung utamanya adalah PDIP,” jelasnya.
“Jika dikatakan mirip orde baru karena indikasi akan mobilisasi ASN, maka hal ini bisa dilihat kemungkinan diduga siapa yang mampu melakukan ini, yang pasti adalah kementrian yang menaungi ASN. Dan kita tahu MenPANRB adalah petugas partai dari parpol tertentu,” kata dia.
Sedangkan, isu akan ada mobilisasi tenaga-tenaga perlindungan sosial seperti pendamping PKH, hal ini juga bisa diduga yang berwenang dan mungkin mampu melakukan hal ini adalah Kementerian Sosial, dan menteri itupun merupakan petugas partai dari parpol tertentu.
Sementara, isu ada indikasi memobilisasi lapas maupun rutan, hal ini juga sama seperti hal diatas yang kemungkinan diduga mampu melakukan hanyalah kementrian yang menaunginya yaitu Kemenkumham, yang kita tahu kebetulan juga menterinya merupakan petugas partai politik tertentu.
Selanjutnya, terkait perangkat desa yang diduga bisa ditakut-takuti nanti jika tidak memenangi salah satu calon maka tidak akan dibantu pembangunan desanya.
“Hal ini juga sama yang diduga memungkinkan atau yang diduga bisa melakukan demikian merupakan kementrian yang menaunginya dan kita tahu kebetulan menterinya juga dari partai tertentu,” ungkapnya.
Salah satu lagi cirinya adalah ketika intelijen digunakan untuk kepentingan tertentu seperti yang viral saat ini di media yaitu diduga pakta integritas antara Kabinda salah satu daerah dengan Pj Bupati di daerah tersebut untuk mendukung dan memenangkan salah satu capres tertentu untuk memenangkan Ganjar Pranowo.
“Jadi dari beberapa point diatas mengenai kalimat seseorang mengatakan, yang berkuasa saat ini adalah seperti orde baru, arti sebenarnya itu perkataan lebih baik disampaikan kepada siapa untuk siapa?”
Di sisi lain, Aliza Gunado juga menanggapi isu mengenai Capres Anies Baswedan yang menyatakan perpindahan IKN ke tengah hutan dan bisa terjadi ketimpangan baru untuk beberapa daerah
“Sebaiknya capres tersebut diskusi atau berbicaralah terlebih dahulu kepada cawapresnya, karena PKB juga ikut menyetujui dan ikut menandatangani saat pembahasan di DPR RI serta pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang maka Ketua Umum PKB saat ini menjadi cawapresnya yaitu Cak Imin. Nah, apakah mereka belum sempat ngobrol terkait IKN?,” sindir Aliza.
Sedangkan, terkait isu persatuan Indonesia, Aliza menyampaikan, hanya pasangan Prabowo-Gibran yang niat tulus dan berjuang untuk persatuan Indonesia.
“Sudah bukan bahan perdebatan lagi karena kita semua tahu selama ini yang niat tulus dan berjuang untuk persatuan Indonesia hanya pasangan Prabowo-Gibran, dimana sejak 2019 Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi untuk bersama-sama dalam satu pemerintahan demi wujudnya persatuan Indonesia setelah pilpres 2019,” paparnya.
“Hanya disini kita bisa lihat antara rival bekerjasama demi bangsanya dengan menyampingkan ego masing-masing,” kata dia.
Terakhir, Aliza menyampaikan kalimat penutup,
“Untuk semua tim sukses maupun tim pemenangan ataupun kepada seluruh masyarakat yaitu Stoplah Memprovokasi dan Stoplah Terprovokasi mari kita sambut demokrasi ini dengan santuy riang gembira,” tutupnya. (rls)
